Editorialkaltim.com – DPRD Kalimantan Timur menunda rapat paripurna terkait usulan hak angket karena jumlah anggota yang hadir belum memenuhi syarat kuorum.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Ananda Emira Moeis mengatakan rapat paripurna ke-12 yang mengagendakan penyampaian dan pembahasan usulan hak angket belum dapat dilanjutkan lantaran kehadiran anggota dewan masih di bawah ketentuan.
“Untuk memulai rapat paripurna hak angket harus memenuhi kuorum tiga perempat dari jumlah anggota DPRD. Dari 55 anggota, minimal 41 orang harus hadir, sementara yang hadir tadi baru 32 orang,” kata Ananda usai rapat, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan hak angket telah diatur dalam Tata Tertib DPRD Kaltim Nomor 1 Tahun 2025. Aturan tersebut mengatur seluruh tahapan, mulai dari pengusulan hingga pembahasan dalam rapat paripurna.
“Kami menjalankan seluruh proses sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku, mulai dari usulan anggota sampai penjadwalan rapat paripurna,” ujarnya.
Meski rapat belum dapat dilaksanakan, Ananda memastikan proses hak angket tetap berjalan. DPRD Kaltim akan segera menjadwalkan ulang agenda tersebut melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Selanjutnya akan kami bahas kembali di Banmus untuk menentukan jadwal rapat paripurna berikutnya. Proses ini tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku,” tegasnya.
Menurut Ananda, DPRD juga akan berupaya memastikan kehadiran anggota dewan pada agenda berikutnya agar pembahasan usulan hak angket dapat segera dilanjutkan.
Penundaan rapat paripurna ini membuat pembahasan usulan hak angket belum dapat memasuki tahapan berikutnya. DPRD Kaltim pun menargetkan agenda tersebut kembali digelar setelah syarat kuorum terpenuhi. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
