KaltimKukar

DPRD Kukar Dorong APBD 2026 Capai Rp10 Triliun, Infrastruktur dan Pelayanan Publik Jadi Prioritas

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani (Foto: Editorialkaltim/Fitra)

Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) melihat peluang peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 hingga mencapai Rp10 triliun. Potensi tersebut diharapkan mampu memperluas pembiayaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di berbagai wilayah.

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan kemampuan keuangan daerah perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai program yang memberikan dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, penyusunan APBD harus berorientasi pada hasil pembangunan, bukan sekadar besarnya nilai anggaran yang berhasil direncanakan pemerintah daerah.

“Ini bukan sekadar angka, tapi peluang besar bagi Kukar untuk bangkit dan tumbuh lebih cepat,” ujar Ahmad Yani belum lama ini.

Optimisme tersebut muncul setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar menyampaikan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Dalam rancangan awal, anggaran daerah diproyeksikan mencapai Rp7,3 triliun. Namun, Ahmad Yani menilai nilai tersebut masih memungkinkan mengalami penyesuaian berdasarkan perkembangan penerimaan dan kemampuan fiskal daerah.

Baca  Wabup Kukar Rendi Solihin Resmikan 'Takjil War', Konsep Baru Berbagi dengan Membayar Doa

Salah satu pertimbangan yang disampaikan adalah potensi dana yang belum terserap pada tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi bagian dari perhitungan dalam pembahasan anggaran berikutnya.

Meski demikian, proyeksi Rp10 triliun belum menjadi keputusan akhir karena besaran APBD tetap harus melalui tahapan pembahasan dan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Tidak menutup kemungkinan anggaran ini bisa mencapai Rp10 triliun,” katanya.

Ahmad Yani menjelaskan DPRD berkomitmen memastikan proses penyusunan anggaran berjalan sesuai jadwal. Ketepatan waktu menjadi perhatian agar seluruh tahapan perencanaan dan pembahasan dapat dilaksanakan secara tertib.

Penyampaian KUA-PPAS juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah, termasuk menetapkan program yang akan mendapatkan prioritas pembiayaan.

Menurutnya, kerja sama antara DPRD dan pemerintah kabupaten diperlukan untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, terukur, serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

Baca  Raya Budaya Nuju Erau Adat Kutai 2024 Dibuka di Balikpapan, Farida Serukan Pelestarian

“Kami bersyukur bisa menyampaikan tepat waktu bersama pemerintah daerah,” ujarnya.

Di sisi lain, DPRD Kukar menekankan pentingnya pemerataan manfaat APBD hingga tingkat kecamatan. Pembangunan tidak diharapkan hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau wilayah yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dan fasilitas pelayanan dasar.

Sektor pembangunan jalan menjadi salah satu perhatian karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian daerah.

Selain infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan melalui pengembangan puskesmas dan rumah sakit juga menjadi kebutuhan yang perlu dipertimbangkan dalam pengalokasian anggaran.

Bidang pendidikan turut mendapat perhatian, terutama pemenuhan sarana dan prasarana sekolah agar kualitas layanan pendidikan dapat meningkat secara merata.

“Kami ingin memastikan anggaran yang besar ini menyentuh kebutuhan paling mendasar masyarakat,” tegasnya.

Baca  Bupati Kukar Serahkan Piala di Kejuaraan Grasstrack HERO 2025

Ahmad Yani menilai peningkatan kapasitas anggaran harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif. Setiap program perlu dilaksanakan berdasarkan prioritas agar penggunaan dana daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan hasil yang terukur.

DPRD Kukar juga akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurutnya, keberhasilan pengelolaan keuangan daerah tidak hanya terlihat dari nominal APBD, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pertumbuhan ekonomi.

Ahmad Yani berharap peluang peningkatan anggaran tersebut dapat menjadi kesempatan untuk mempercepat pembangunan Kukar sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button