Editorialkaltim.com – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan akan mengawal ketat realisasi APBD 2025 agar seluruh anggaran terserap maksimal dan memberi dampak nyata bagi masyarakat. Pengawasan dilakukan sejak awal agar tidak ada dana yang mengendap hingga menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani mengatakan, meski terjadi penyesuaian anggaran dari sekitar Rp12 triliun menjadi Rp11,3 triliun, komitmen DPRD tidak berubah. Semua anggaran yang sudah disepakati harus dibelanjakan sesuai peruntukan.
“Tetap itu kerja-kerja DPRD. Apa yang disetujui harus dilaksanakan Pemkab. Karena ketika satu rupiah tidak dibelanjakan, dampaknya langsung ke kesejahteraan masyarakat,” tegas Ahmad Yani, Selasa (17/11/2025).
Ia menekankan bahwa APBD merupakan uang rakyat yang wajib kembali ke rakyat melalui program yang nyata dan terukur. Karena itu, kegiatan yang sudah disepakati tidak boleh ditunda atau tidak dijalankan tanpa alasan yang jelas.
Ahmad Yani berharap anggaran Rp11,3 triliun dalam APBD 2025 dapat menjangkau kebutuhan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, hingga program pemberdayaan.
“Kita mengawasi semua program itu terealisasi. Tidak ada yang mandek, mangkrak, tidak dilaksanakan, tidak dilelang, atau tidak di-progress penyelesaiannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kukar akan mengoptimalkan fungsi pengawasan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja serius mengeksekusi program, mulai dari perencanaan, lelang, pelaksanaan, hingga pelaporan.
“Kami percaya, Insya Allah melalui pengawasan DPRD semuanya bisa berjalan baik dan dipertanggungjawabkan ke rakyat,” tutupnya.(ftr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
