Editorialkaltim.com – Puluhan ibu menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (19/10/2026). Aksi tersebut digelar menyusul kabar meninggalnya seorang bayi yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain itu, sejumlah anak dilaporkan mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) setelah terpapar asap.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan utama. Pertama, menghentikan dan menangani karhutla secara serius serta menyeluruh. Kedua, melindungi anak-anak dan masyarakat dari paparan asap berbahaya. Ketiga, mengusut tuntas penyebab kebakaran dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab sesuai hukum. Keempat, memastikan perlindungan kesehatan dan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Rina Zainun, mengatakan pihaknya turun ke jalan karena mengkhawatirkan dampak asap karhutla terhadap anak-anak.
“Hari ini kami dari TRC PPA berkaitan dengan bayi yang meninggal, yang diduga karena asap. Ada beberapa anak yang pernah kami kunjungi di rumah sakit juga terkena ISPA,” ujarnya di tengah berlangsungnya aksi.
Ia menyebut pihaknya menerima informasi mengenai dua anak di kawasan Pelita 8, Samarinda, yang diduga terdampak paparan asap. Satu anak dilaporkan telah menjalani perawatan di rumah sakit akibat ISPA, sementara satu anak lainnya juga disebut terpapar asap.
Selain itu, Rina mempersoalkan pernyataan Gubernur Kaltim yang menyebut kondisi asap karhutla masih aman. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ditemukan para relawan di lapangan.
“Nah, ini yang dikatakan gubernur aman-aman saja, ini yang kita protes. Kami biasanya tidak pernah ikut demo untuk pemerintahan. Tapi karena ini berkaitan dengan anak, maka kami harus maju,” tegasnya.
Rina mengaku mengetahui langsung situasi penanganan karhutla melalui koordinasi dan pendampingan terhadap relawan pemadam kebakaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD, hingga petugas ambulans.
Menurutnya, para petugas masih berjuang memadamkan api hingga tengah malam, bahkan menghadapi keterbatasan kebutuhan selama bertugas.
Ia mengatakan pihaknya turut memberikan bantuan makanan dan minuman kepada para petugas yang bekerja di lapangan. Rina juga mengaku mengalami gangguan kesehatan setelah terpapar asap.
“Dan mereka yang menghirup, pedulikah mereka dengan itu? Enggak peduli, sampai berkata aman-aman saja. Saya saja dua botol oksigen kemarin, dua minggu saya sakit,” ungkapnya.
Rina menilai dampak paparan asap terhadap bayi dan anak-anak perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menegaskan tuntutan mereka tidak semata-mata berkaitan dengan penetapan status bencana, tetapi juga menyangkut keselamatan masyarakat yang terdampak karhutla di berbagai wilayah Kaltim.
“Kita bukan bicara Samarinda saja, Kubar masih menyala, Kukar juga masih menyala. Tetapkan itu kalau perlu,” katanya.
Selain itu, pemerintah diharapkan melengkapi alat pelindung diri (APD) dan sarana pemadaman bagi petugas di lapangan.
Menurutnya, meskipun status bencana nasional belum ditetapkan, pemerintah tetap harus memastikan kesiapan peralatan agar penanganan kebakaran dapat berjalan optimal.
Rina juga mengatakan massa akan bertahan di Kantor Gubernur Kaltim hingga tuntutan mereka mendapat respons. Ia bahkan menyatakan siap menghadapi risiko hukum demi menyuarakan persoalan tersebut.
“Kami minta hari ini kalau gubernur tidak turun menemui kami, kami tidak akan bubar. Biar kami bermalam, biar kami diusir, kami tetap di sini bertahan,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
