Raking Usul APBD Perubahan Digunakan untuk Tekan Angka Kemiskinan di Bontang
Editorialkaltim.com – Anggota DPRD Bontang, Raking berharap sektor ekonomi bisa ditambah anggarannya pada APBD perubahan 2024. Menurutnya, sektor tersebut porsinya harus diperbesar untuk menekan angka kemiskinan apalagi sejauh ini belum mengalami penurunan secara signifikan.
“Saya menyarankan kepada Wali Kota untuk bisa dipergunakan untuk menekan angka kemiskinan karena sangat disayangkan saja anggaran sebesar itu tapi angka kemiskinan di Bontang masih tinggi,” ungkapnya disela Rapat paripurna penandatangan Nota Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2023 di Pendopo, Rujab Wali Kota, Jumat (18/8/2023).
Diketahui, Angka kemiskinan di Bontang tahun 2022, menurun. Namun persentase data kemiskinan yang turun itu cukup kecil. Hanya turun 20 jiwa atau setara 0,08 persen dari data warga miskin tahun 2021.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bontang, angka kemiskinan di Bontang 2022 sebanyak 8.390 jiwa atau setara 4,54. Sementara warga miskin tahun 2021 sebelumnya, mencapai 8.410 orang atau setara 4,62 persen.
Sementara itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyebutkan banyak masyarakat di Kota Taman ini mengaku sebagai warga miskin. Hal itu bisa terlihat saat penyerahan bantuan dari pusat.
“Kita lihat saja saat pembagian bantuan di kantor pos. Kebanyakan yang mengantre itu memiliki handphone dan motor. tapi kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena dari hasil pendataan mereka lolos dan yang meloloskan itu dari pusat,” ujarnya. (ali/nfa/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
