Editorialkaltim.com – Sekretaris Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai setiap gedung perkantoran maupun fasilitas publik wajib memiliki titik kumpul darurat yang ditetapkan secara jelas sebagai bagian dari standar keselamatan. Menurutnya, keberadaan assembly point tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi, melainkan harus benar-benar dirancang untuk mendukung proses evakuasi saat terjadi keadaan darurat.
Sahib mengatakan, titik kumpul harus berada di lokasi yang aman, mudah dijangkau, serta dilengkapi penanda yang dapat dikenali seluruh penghuni gedung. Dengan demikian, pegawai maupun masyarakat yang berada di dalam bangunan tidak kebingungan ketika harus menyelamatkan diri akibat kebakaran atau kondisi darurat lainnya.
“Kalau terjadi kebakaran di ruangan ini, semua orang harus tahu harus dievakuasi ke mana. Titik kumpul itu harus sudah ditetapkan dan diberi penanda yang jelas sehingga tidak menimbulkan kebingungan saat keadaan darurat,” ujarnya, Senin (13/7/2026).
Selain lokasi yang jelas, legislator Partai NasDem itu mengingatkan kapasitas titik kumpul juga harus diperhitungkan sesuai dengan jumlah penghuni gedung. Menurutnya, area evakuasi harus mampu menampung seluruh orang yang berada di dalam bangunan agar proses penyelamatan berlangsung dengan aman.
Sahib berharap setiap instansi pemerintah maupun perusahaan menjadikan penyediaan titik kumpul sebagai bagian dari perencanaan keselamatan gedung. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus mengurangi risiko kepanikan ketika terjadi keadaan darurat.
“Luas titik kumpul itu jangan asal ditentukan. Harus dihitung berdasarkan jumlah orang yang ada di gedung tersebut supaya semuanya bisa tertampung saat evakuasi,” katanya.(lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
