Editorialkaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menerjunkan 3.420 mahasiswa ke 377 desa dan kelurahan melalui KKN Kolaborasi 2026. Ribuan mahasiswa itu diharapkan tak sekadar menjalankan kewajiban akademik, tetapi menjadi kekuatan riset untuk menghasilkan solusi hingga rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud melalui Staf Ahli Bidang III Puguh Harjanto saat melepas peserta KKN Kolaborasi 2026 di Gedung Plenary Hall Samarinda, Sabtu (11/7/2026).
“Beberapa waktu lalu, ketika saya menerima audiensi tentang KKN Kolaborasi dari DPMPD dan perwakilan perguruan tinggi, saya tidak lagi melihat ini sebagai program pengabdian masyarakat biasa. Saya melihat 3.420 mahasiswa dari sembilan perguruan tinggi menjadi sebuah kekuatan riset dan eksperimen taktis yang sedang kita uji di lapangan,” ujar Puguh membacakan sambutan gubernur.
Pemprov Kaltim ingin kehadiran ribuan mahasiswa tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Program yang dijalankan selama KKN diminta menghasilkan keluaran terukur, rekomendasi yang dapat diterapkan, hingga mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Kita ingin memastikan KKN Kolaborasi tidak berhenti menjadi laporan yang tersimpan di rak kampus, tetapi menjadi gerakan yang dampaknya terus berlanjut di masyarakat,” katanya.
Puguh mengatakan tantangan pembangunan Kaltim semakin kompleks. Pesatnya transformasi digital harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi berbagai persoalan sosial dan ancaman di ruang digital.
Mahasiswa pun diminta membantu memperkuat kapasitas perangkat desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terutama dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.
“Saya ingin kalian membangun sistem proteksi pengetahuan di desa, termasuk di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan perangkat desa, sehingga mereka mampu menyusun laporan keuangan yang akuntabel serta siap bersaing di masa depan. Dengan begitu masyarakat juga tidak mudah terjerat pinjaman ilegal, judi online, maupun penipuan digital,” tegasnya.
Selain persoalan digitalisasi, mahasiswa juga didorong terlibat dalam percepatan penurunan angka stunting melalui edukasi kepada masyarakat.
KKN Kolaborasi berlangsung mulai 12 Juli hingga 22 Agustus 2026. Selama lebih dari satu bulan berada di tengah masyarakat, ribuan mahasiswa tersebut diharapkan menjadi “laboratorium berjalan” yang mampu memotret persoalan sekaligus merumuskan solusi pembangunan.
“Laporan akhir yang kalian susun nanti akan menjadi basis data bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan, penganggaran, dan pembangunan di Kalimantan Timur,” ujarnya.
Menurut Puguh, kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat juga menjadi bentuk nyata kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pemprov Kaltim mencatat sekitar 55 persen penduduk tinggal di wilayah perkotaan dan 45 persen berada di perdesaan. Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota menjadi salah satu persoalan yang ingin ditekan melalui kolaborasi tersebut.
“KKN Kolaborasi menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat pembangunan desa sekaligus mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Kaltim,” pungkasnya. (adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
