Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak mengabaikan hasil reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) yang disampaikan legislatif. Ia menilai, langkah nyata dibutuhkan agar seluruh aspirasi masyarakat benar-benar masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Menurutnya, pokir yang dihimpun DPRD bukanlah sekadar daftar keinginan politis, melainkan hasil penjaringan kebutuhan warga di berbagai daerah pemilihan. Hasanuddin menyebut, setiap usulan yang telah disampaikan seharusnya menjadi acuan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan.
“Pokir adalah wujud suara rakyat yang kami serap langsung di lapangan. Pemerintah daerah wajib menempatkannya dalam dokumen perencanaan, supaya pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ucapnya, Kamis (7/8/2025).
Hasanuddin juga mengingatkan pentingnya sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mencegah tumpang tindih program. Ia menilai, kolaborasi sejak tahap perencanaan dapat meminimalisir program yang tidak efektif atau tidak sesuai sasaran.
Politikus Golkar itu menambahkan, jika aspirasi masyarakat hanya berhenti di forum pembahasan tanpa langkah tindak lanjut, maka fungsi representasi DPRD akan kehilangan makna.
“Kami tidak ingin masukan dari warga hanya jadi catatan yang terabaikan,” tegasnya.
Ia berharap, pemda dapat memberi perhatian penuh dan mengintegrasikan semua pokir yang telah dirumuskan DPRD, agar hasil reses benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
