Editorialkaltim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Loa Kulu. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Tenggarong, Selasa (22/7/2025), untuk menindaklanjuti sejumlah keluhan terkait pembangunan infrastruktur di wilayah desa.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani, didampingi Ketua Komisi IV M Andi Faisal beserta jajaran anggota. Dalam forum tersebut, Apdesi Loa Kulu menyuarakan adanya ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan oleh sejumlah desa, khususnya terkait infrastruktur dasar.
Ahmad Yani mengakui bahwa masalah ketimpangan pembangunan memang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah daerah. Ia mencontohkan kondisi infrastruktur di Kecamatan Loa Kulu yang masih jauh dari kata memadai.
“Banyak jembatan di sana yang masih semi permanen, padahal sering dilalui alat berat. Ini jelas berisiko dan harus segera dipermanenkan,” ujar Yani.
Menurutnya, ketimpangan ini tak hanya terjadi di satu atau dua kecamatan, tapi hampir merata di berbagai wilayah Kukar. Oleh karena itu, ia menilai penting adanya evaluasi serius dari pihak eksekutif terhadap rencana pembangunan daerah yang berkeadilan.
“Jangan sampai ada desa yang terus-terusan tertinggal hanya karena akses infrastruktur tidak diperhatikan. Pemerintah kabupaten punya kewajiban memastikan pembangunan merata,” tegas politisi Partai PDIP ini.(ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
