Editorialkaltim.com – Wacana penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur (Kaltim) setiap dua tahun sekali mendapat perhatian Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda. Usulan tersebut dinilai perlu melalui kajian mendalam, terutama terkait kesinambungan pembinaan atlet, kesiapan fasilitas, dan kemampuan anggaran daerah.
Kepala Disporapar Kota Samarinda, Muslimin, mengatakan perubahan jadwal Porprov tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan memperbanyak kompetisi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi olahraga di Kaltim.
Menurutnya, kajian teknis dan akademis diperlukan untuk mengukur kesiapan penyelenggaraan, mulai dari sarana pertandingan, akomodasi, sumber daya manusia (SDM), hingga sistem pembinaan atlet.
“Kalau dua tahun sekali dilaksanakan, kita harus mengkaji secara teknis dan akademik menyangkut proses pembinaan Kalimantan Timur,” ungkap Muslimin saat ditemui awak media, Sabtu (24/10/2026).
Muslimin menjelaskan, perubahan frekuensi Porprov juga harus mempertimbangkan kalender olahraga nasional. Salah satu persoalan yang perlu diantisipasi ialah kemungkinan benturan jadwal dengan Pekan Olahraga Nasional (PON).
Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi persiapan atlet yang harus mengikuti sejumlah tahapan kompetisi, termasuk babak kualifikasi PON. Karena itu, penyusunan jadwal perlu diselaraskan dengan program latihan dan pembinaan masing-masing cabang olahraga.
Ia menegaskan, semakin sering kompetisi digelar belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan prestasi. Keberhasilan atlet juga ditentukan kualitas latihan, ketersediaan peralatan, dukungan pelatih, serta pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan.
Muslimin mencontohkan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang dinilai memiliki sistem pembinaan olahraga lebih tertata. Menurutnya, pembinaan atlet di daerah tersebut telah dilakukan secara berjenjang, mulai dari kelompok kadet, junior, hingga senior.
“Pembinaan mereka sudah tertata. Kelompok kadet, junior, dan senior sudah ada,” jelasnya.
Selain sistem pembinaan, ia menyoroti pentingnya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan program olahraga. Dukungan regulasi dan penganggaran dinilai dapat membantu organisasi olahraga menjalankan pembinaan secara lebih terarah.
Muslimin juga mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan perhatian terhadap kebutuhan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltim, khususnya dalam mempersiapkan atlet menghadapi babak kualifikasi PON.
Menurutnya, tahapan kualifikasi menjadi bagian penting dalam menentukan peluang atlet Kaltim tampil di tingkat nasional. Persiapan yang kurang maksimal dikhawatirkan berdampak terhadap pencapaian target prestasi.
Meski demikian, Muslimin mengakui dukungan terhadap sektor olahraga tetap harus mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. Setiap program perlu disusun berdasarkan skala prioritas agar pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan anggaran.
“Kalau anggarannya kecil, berat juga. Tetapi kita harus sadar dengan kondisi keuangan yang ada,” tutupnya.
Karena itu, ia berharap wacana Porprov dua tahunan dapat dibahas secara menyeluruh sebelum diputuskan, sehingga penyelenggaraan kompetisi tetap sejalan dengan kebutuhan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Kaltim. (ADV)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
