Editorialkaltim.com – Komisi II DPRD Kota Samarinda mengusulkan agar urusan pariwisata dan ekonomi kreatif dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Menurut dewan, penggabungan empat bidang dalam satu organisasi membuat pengembangan pariwisata belum maksimal, padahal potensinya dinilai cukup besar untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Usulan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPRD Samarinda bersama Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) saat membahas evaluasi realisasi anggaran 2026 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Samarinda, Rabu (1/7/2026).
Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan perhatian khusus agar dapat berkembang lebih cepat. Menurutnya, selama masih bergabung dengan urusan kepemudaan dan olahraga, fokus pengembangan sektor tersebut menjadi terbagi.
“Rekomendasi kami dari hasil pertemuan hari ini adalah mendorong agar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipisahkan dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Selama ini digabung sehingga tidak fokus,” ujarnya.
Iswandi menilai komitmen pemerintah dalam membangun destinasi wisata belum diikuti dukungan anggaran yang memadai bagi perangkat daerah yang mengelola sektor tersebut. Kondisi itu dinilai membuat berbagai program pengembangan wisata belum berjalan optimal.
“Pemerintah kota mendorong pariwisata, membangun berbagai destinasi, tetapi anggaran dinasnya justru sangat kecil. Ini tentu harus menjadi perhatian,” katanya.
Meski demikian, capaian pendapatan sektor tersebut menunjukkan tren positif. Hingga pertengahan 2026, realisasi PAD Disporapar telah mencapai sekitar Rp750 juta atau lebih dari 50 persen dari target sebesar Rp1,4 miliar.
Komisi II juga menemukan masih ada aset olahraga milik Pemerintah Kota Samarinda yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Proses serah terima aset dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang belum selesai membuat sejumlah fasilitas, termasuk kawasan Stadion Segiri beserta ruko penunjangnya, belum bisa dikelola secara maksimal.
“Potensi pariwisata Samarinda sebenarnya besar, tetapi belum dikelola secara maksimal. Karena itu kami akan mendorong pemisahan dinas dan meminta pemerintah kota meninjau kembali alokasi anggaran untuk sektor pariwisata,” tegasnya.
Selain membahas kelembagaan dan anggaran, Komisi II turut mengevaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan pembahasan, temuan terhadap Disporapar mayoritas berkaitan dengan aspek administrasi dan telah ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah tersebut.
Iswandi berharap usulan pembentukan dinas tersendiri bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dipertimbangkan Pemerintah Kota Samarinda. Menurutnya, kelembagaan yang lebih fokus akan mempercepat pengembangan destinasi wisata, memperkuat industri ekonomi kreatif, serta meningkatkan kontribusi sektor tersebut terhadap PAD Kota Samarinda. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
