KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Minta Penanganan Gepeng Terpadu

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – Keberadaan gelandangan dan pengemis (gepeng), anak jalanan (anjal), hingga manusia silver di sejumlah titik Kota Samarinda masih menjadi perhatian. DPRD mendorong penanganan lebih terpadu agar upaya pemerintah tidak sebatas penertiban di jalan.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Anhar mengatakan penanganan gepeng dan anjal membutuhkan koordinasi lintas instansi, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial. Satpol PP berperan melakukan penertiban, sementara penanganan persoalan sosial menjadi ranah Dinas Sosial.

“Memang harus ada keterkaitan dan koordinasi dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan pihak-pihak terkait. Dari mana mereka itu, apa masalahnya, sebenarnya di Dinas Sosial sudah harus ada pemecahannya,” ujar Anhar, Jumat (14/8/2026).

Menurut Anhar, setiap gepeng maupun anak jalanan bisa memiliki latar belakang persoalan yang berbeda. Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi penyebab mereka turun ke jalan sebelum menentukan bentuk penanganan yang tepat.

Ia menyebut Komisi IV DPRD Samarinda sebelumnya telah beberapa kali berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mencari solusi terhadap persoalan anak jalanan, gelandangan, dan kelompok sosial lainnya.

“Dinas Sosial punya peran terhadap hal seperti itu. Karena memang mereka diberikan tugas, diberikan kewenangan untuk menangani hal tersebut,” katanya.

Penanganan, lanjut Anhar, menjadi lebih rumit ketika aktivitas gepeng maupun anjal diduga terorganisasi. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan lebih serius agar mereka tidak kembali ke jalan setelah ditertibkan.

Selain penertiban, langkah lanjutan juga diperlukan, mulai dari pembinaan hingga pemulangan bagi mereka yang berasal dari luar daerah. Fasilitas penanganan yang sesuai kebutuhan serta dukungan anggaran juga dinilai penting untuk mendukung penyelesaian persoalan tersebut.

“Memang ada kelompok-kelompok yang terorganisir itu yang susah. Tapi saya lihat ada kesungguhan dari pemerintah kota untuk menangani itu,” tuturnya.

Anhar berharap koordinasi antarlembaga dapat terus diperkuat sehingga penanganan gepeng dan anjal berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan sosial tersebut tidak hanya ditangani ketika muncul di ruang publik, tetapi juga menyasar faktor yang membuat mereka kembali turun ke jalan. (sal/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button