Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap menjadikan efisiensi sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Di tengah keterbatasan ruang fiskal, anggaran akan diarahkan untuk menjaga pelayanan dasar dan memenuhi belanja wajib pemerintah.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sekitar Rp3,3 triliun. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah.
“Belanja ini akan kita rencanakan dengan pola balance atau seimbang. Sesuai arahan Presiden dan Kementerian Dalam Negeri, kita akan memprioritaskan belanja pada bidang pelayanan dasar,” ujar Andi Harun, Jumat (14/8/2026).
Pelayanan dasar yang menjadi prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, pengawasan, dan infrastruktur. Pemkot juga tetap mengalokasikan anggaran untuk belanja wajib, mulai dari belanja pegawai, kepala daerah dan wakil kepala daerah, DPRD, hingga kebutuhan rutin pemerintahan.
Andi Harun menegaskan kebijakan efisiensi bukan berarti menghapus program prioritas. Pemerintah akan menyesuaikan jumlah kegiatan dengan kemampuan keuangan daerah. Program dengan tingkat urgensi lebih rendah dapat ditunda, sedangkan kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat tetap didahulukan.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” katanya.
Ia mencontohkan pembangunan jalan. Dalam kondisi anggaran normal, Pemkot Samarinda mungkin dapat menangani hingga 50 ruas jalan. Namun, keterbatasan anggaran membuat jumlah tersebut harus diseleksi berdasarkan skala prioritas.
“Kalau seandainya anggaran kita berada pada level normal, misalnya ada 50 ruas jalan. Karena ada penyesuaian efisiensi, kita identifikasi yang paling prioritas, sehingga mungkin hanya empat atau lima yang bisa dibiayai,” jelasnya.
Efisiensi juga menyasar belanja makan dan minum, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial. Langkah tersebut ditempuh agar anggaran yang tersedia lebih banyak diarahkan untuk pelayanan publik dan kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi makan minum masih akan terus berlanjut, efisiensi perjalanan dinas wajib terus berlanjut, begitu juga belanja yang sifatnya seremonial,” tuturnya.
Melalui pola tersebut, Pemkot Samarinda berupaya memastikan APBD 2027 tetap mampu membiayai urusan wajib dan mandatori. Pembangunan serta pelayanan publik juga diharapkan tetap berjalan meski pemerintah menghadapi ruang fiskal yang lebih terbatas. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
