KaltimKukar

Polemik Lahan Bendungan Marang Kayu, DPRD Kukar Minta Hak Warga Jadi Perhatian

Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani

Editorialkaltim.com – Polemik pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan di Kecamatan Marang Kayu mendapat perhatian DPRD Kutai Kartanegara (Kukar). Persoalan tersebut dibawa ke forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar masyarakat memperoleh kejelasan terkait proses pembangunan serta status lahan yang terdampak.

RDP dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, Jumat (13/11/2026). Ia didampingi Anggota DPRD Kukar Safruddin. Pertemuan juga dihadiri Camat Marang Kayu bersama sejumlah kepala desa dari wilayah yang berkaitan dengan rencana pembangunan bendungan.

Forum tersebut menjadi ruang bagi DPRD untuk mempertemukan berbagai pihak sekaligus menghimpun informasi mengenai persoalan pengadaan tanah yang berkembang di tengah masyarakat.

Baca  Disdikpora PPU Sesuaikan Pembelajaran Sekolah di Tengah Kabut Asap Karhutla

Penjelasan dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta pihak terkait menjadi bahan untuk melihat duduk persoalan secara menyeluruh. DPRD ingin proses pembangunan tidak berjalan tanpa kepastian bagi warga yang lahannya masuk rencana pengadaan.

“RDP ini kami buka agar persoalan pengadaan tanah dibahas, masyarakat mendapat kepastian, dan semua pihak memahami duduk masalah dengan jelas,” ujar Ahmad Yani.

Ia menilai komunikasi antarpihak penting karena pembangunan bendungan menyangkut kepentingan pemerintah sekaligus hak masyarakat. Setiap tahapan pengadaan tanah perlu dijalankan sesuai ketentuan sehingga tidak memunculkan persoalan baru di kemudian hari.

Baca  Sopan Sopian Dorong Pengembangan Wisata Teras Tepian Indah Sebagai Wisata Unggulan

Selain membahas rencana pembangunan, forum tersebut juga diarahkan untuk membuka ruang penyampaian aspirasi dari masyarakat melalui pemerintah desa dan kecamatan. DPRD selanjutnya akan mengawal perkembangan persoalan sesuai fungsi pengawasan lembaga legislatif.

Ahmad Yani menegaskan kepentingan masyarakat terdampak harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, pembangunan daerah tetap perlu berjalan, namun prosesnya mesti transparan, tertib, serta memiliki kejelasan bagi seluruh pihak.

“DPRD akan terus mengawal aspirasi warga, memastikan proses berjalan tertib, transparan, serta tetap melindungi hak masyarakat yang terdampak secara adil,” katanya.

Baca  Disdukcapil PPU Uji Coba Layanan Adminduk di MPP IKN

DPRD Kukar berharap RDP tersebut menjadi langkah awal untuk memperjelas persoalan pengadaan tanah serta mendorong penyelesaian yang dapat diterima semua pihak. Koordinasi antara pemerintah, masyarakat, serta pemangku kepentingan dinilai harus terus dijaga agar rencana pembangunan bendungan tidak memunculkan konflik berkepanjangan.

Melalui pengawasan DPRD, proses pembangunan diharapkan tetap berjalan sesuai aturan, sementara hak masyarakat tetap mendapat perlindungan serta kepastian yang layak.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button