KaltimKukar

PT REA Bersedia Bermitra, Ahmad Yani Minta Plasma Long Beleh Haloq Segera Direalisasikan

Foto bersama usai Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat DPRD Kukar

Editorialkaltim.com – Persoalan kebun plasma masyarakat Desa Long Beleh Haloq, Kecamatan Kembang Janggut, mulai mengarah ke titik penyelesaian. PT REA Kaltim Plantations menyatakan kesediaan menjalankan pola kemitraan setelah persoalan tersebut beberapa kali dibahas bersama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar).

Perkembangan itu kembali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat DPRD Kukar. Pertemuan dipimpin Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid serta dihadiri anggota DPRD, pihak perusahaan, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan masyarakat.

Baca  MTQ Penajam ke-46 Resmi Dibuka, Sekda PPU Tekankan Spirit Al-Qur’an

Ahmad Yani menilai kesediaan perusahaan membuka peluang penyelesaian setelah rangkaian pembahasan berlangsung cukup panjang. Skema kemitraan yang dibicarakan mencakup area sekitar 863 hektare dengan perhitungan manfaat ekonomi bagi warga.

Berdasarkan hasil pembahasan, manfaat yang sebelumnya berkisar Rp700 ribu diperkirakan dapat meningkat hingga rata-rata Rp1,4 juta setiap bulan. Nilai tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam perumusan skema yang sedang didorong agar segera berjalan.

“DPRD ingin kesepakatan ini segera dijalankan agar manfaat plasma benar-benar dirasakan masyarakat dan tidak terus menyisakan ketidakpastian di lapangan lagi,” ujarnya.

Baca  Pemkot Samarinda Dorong Evaluasi Kebijakan Pajak demi Menjaga Stabilitas APBD 2027

Persoalan plasma Long Beleh Haloq sebelumnya mengalami perbedaan pandangan terkait pola pemenuhan. Masyarakat sempat menginginkan skema berbasis lahan, sedangkan perusahaan menawarkan bentuk kemitraan sebagai alternatif penyelesaian.

DPRD kemudian memfasilitasi pertemuan berulang untuk mencari titik temu. Ahmad Yani menilai tahapan selanjutnya harus diarahkan ke pelaksanaan, termasuk memastikan perhitungan ekonomi serta mekanisme kerja sama dipahami masyarakat.

“Jika masih ada perbedaan, semua pihak harus bermusyawarah supaya hitungan ekonomi dan pola kemitraan benar-benar dipahami serta diterima masyarakat bersama,” katanya.

Baca  Takbiran Iduladha di PPU Dijaga Ketat, Polisi Antisipasi Macet

Ia mengingatkan penyelesaian tidak cukup berhenti dalam kesepakatan rapat. Komunikasi perusahaan dan masyarakat perlu dituntaskan sehingga skema yang telah disusun dapat berjalan tanpa memunculkan persoalan baru.

DPRD Kukar akan terus mengawasi perkembangan tersebut sekaligus memastikan hasil pembahasan memberi kepastian dan manfaat nyata bagi warga Long Beleh Haloq. (ndi).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button