KaltimKukar

Ketua DPRD Kukar Dukung Fatwa Vape

Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan rokok elektrik atau vape. Ia menyatakan DPRD siap membantu menyosialisasikan keputusan tersebut, sekaligus meminta pemerintah daerah memikirkan pendampingan bagi pedagang yang menggantungkan penghasilan dari penjualan vape.

Dukungan itu disampaikan Yani di Tenggarong, Jumat (13/11/2026). Ia menilai keputusan MUI perlu dihormati dan dipahami masyarakat. Menurutnya, penetapan fatwa telah melalui pertimbangan, penelitian, dan kajian mengenai dampak penggunaan rokok elektrik.

Baca  Anggaran Dipotong, Andi Harun Pilih Pangkas Seremonial daripada Layanan Publik

“Sebelum fatwa itu dikeluarkan, MUI mempertimbangkan, melakukan penelitian dan kajian. Saya rasa banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya,” ujar Yani.

Fatwa yang dimaksud ialah Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik atau Vape. Keputusan itu ditetapkan pada 6 November 2026. Yani menyambut keputusan tersebut dan membuka ruang bagi DPRD untuk membantu menyampaikan isinya kepada masyarakat.

Menurut Yani, sosialisasi perlu menjangkau pengguna maupun pedagang agar keputusan MUI dipahami secara luas. Ia juga menilai pembahasan vape tidak cukup berhenti pada penerapan fatwa, sebab sebagian warga menjalankan usaha penjualan produk tersebut sebagai sumber penghasilan.

Baca  Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik, Siapkan Rancangan RKPD 2026

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah turut menyiapkan pilihan usaha lain yang produktif. Pendampingan tersebut dinilai perlu agar pedagang yang terdampak dapat menyesuaikan diri dan tetap memiliki peluang memperoleh pendapatan.

“Kami harap ini ada pekerjaan lain yang produktif. Pemerintah juga ikut andil, misalnya bagaimana ada usaha lain yang lebih baik selain daripada jual atau berdagang,” kata Yani.

Baca  Bupati Kukar Bahas Kebutuhan Lahan dan Pemanfaatan Aset Daerah Bersama Denpom VI/I

Ia mendorong agar sosialisasi fatwa berjalan seiring dengan perhatian terhadap kondisi ekonomi warga. Dengan adanya alternatif mata pencaharian, pedagang diharapkan dapat mempertimbangkan peralihan usaha tanpa kehilangan kesempatan untuk mencari nafkah.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button