Editorialkaltim.com – Hasil pertandingan cabang olahraga (cabor) dansa olahraga (dancesport) dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kalimantan Timur 2026 di Kabupaten Paser menuai keberatan dari kontingen Bontang dan Berau. Kedua daerah mempertanyakan objektivitas juri dan meminta keterbukaan hasil penilaian yang menjadi dasar penentuan pemenang.
Keberatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perolehan medali, tetapi juga transparansi proses penjurian. Kontingen ingin mengetahui secara terperinci hasil penilaian agar dapat memahami dasar keputusan yang diumumkan setelah pertandingan.
Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia (IODI) Bontang, Atria Andayani, mengatakan pihaknya ingin memperoleh salinan transkrip atau rekapitulasi nilai pertandingan. Menurutnya, permintaan tersebut bertujuan memastikan hasil yang diperoleh atlet sesuai dengan penampilan mereka di arena.
Ia menyebut Bontang sebelumnya menargetkan lima medali dari sejumlah nomor pertandingan. Namun, hasil akhir hanya menghasilkan satu medali perunggu dari nomor couple.
Atria menilai beberapa nomor sebenarnya berpeluang dimenangkan atlet Bontang. Karena itu, pihaknya ingin mengetahui komponen penilaian yang membuat hasil pertandingan berbeda dari perkiraan.
“Kami tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Kami hanya ingin melihat hasil penilaian secara terperinci agar mengetahui pertimbangan juri. Jika memang ada kekurangan dari atlet, tentu hal itu menjadi bahan evaluasi kami,” ujarnya.
Ia menegaskan, keterbukaan hasil penilaian juga berkaitan dengan hak setiap kontingen untuk mengajukan keberatan jika menemukan kejanggalan. Tanpa mengetahui rincian nilai, daerah akan kesulitan menyampaikan dasar keberatan kepada pihak berwenang.
Ketua IODI Berau, Meliana, menyampaikan hal senada. Ia mengaku kecewa terhadap hasil pertandingan yang, menurut pengamatannya, tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan atlet di lapangan.
Salah satu yang disoroti ialah nomor breaking battle kategori b-girl. Atlet Berau yang sebelumnya meraih medali emas dalam babak kualifikasi (BK) Porprov justru tidak berhasil melaju dalam pertandingan kali ini.
Meliana menilai kondisi tersebut perlu mendapat penjelasan agar setiap daerah memahami pertimbangan juri dalam menentukan hasil pertandingan.
“Kami ingin ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Atlet sudah berlatih dan mempersiapkan diri dalam waktu lama. Wajar jika daerah ingin mengetahui alasan hasil akhir berbeda dari penampilan yang kami lihat selama pertandingan,” tuturnya.
Selain hasil pertandingan, Meliana menyoroti minimnya evaluasi setelah kompetisi. Menurutnya, penjelasan juri mengenai aspek teknik, kreativitas, dan kualitas gerakan sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan atlet.
Ia berharap penyelenggara dan pihak terkait memberikan akses terhadap rekapitulasi penilaian. Dengan begitu, setiap kontingen memiliki dasar yang jelas untuk mengevaluasi hasil maupun menempuh mekanisme keberatan.
Sementara itu, Dewan Hakim Cabor Dancesport, Ellyansyah Kasthan, menyatakan tidak ada intervensi terhadap juri dalam menentukan hasil pertandingan. Ia mempersilakan kontingen yang keberatan menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada IODI Kaltim agar dapat ditindaklanjuti.
Menurutnya, pengajuan keberatan harus mengikuti mekanisme resmi agar persoalan yang dilaporkan memiliki dasar untuk diperiksa.
“Jika ada kontingen yang merasa tidak puas, silakan menyampaikan keberatan melalui surat resmi. Dengan begitu, kami memiliki dasar untuk menindaklanjuti laporan tersebut,” jelasnya.
Ellyansyah juga menyebut penjurian melibatkan tiga juri dari Balikpapan, Samarinda, dan Surabaya. Ia membenarkan adanya ketentuan biaya pengajuan protes sebesar Rp25 juta.
“Memang ada ketentuan biaya protes sebesar Rp25 juta. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme yang harus dipenuhi jika kontingen mengajukan keberatan,” ungkapnya.
Terpisah, juri dancesport, Agus Kencana, membantah adanya campur tangan pihak lain dalam proses penilaian. Ia memastikan hasil pertandingan ditentukan berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh setiap atlet.
Menurutnya, atlet dengan nilai tertinggi berhak menjadi juara. Ia juga menegaskan tidak ada pengaturan terhadap daerah maupun atlet yang meraih medali.
“Penentuan juara mengacu pada hasil penilaian juri. Atlet dengan nilai tertinggi menjadi pemenang. Tidak ada pengondisian dalam penentuan medali,” tegasnya.(lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
