Editorialkaltim.com – Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur (Kaltim), Bambang Arwanto, menegaskan perusahaan tambang dilarang memulai produksi sebelum menjalankan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).
Penegasan ini disampaikan saat audiensi Forum PPM Minerba Kaltim dengan Gubernur Kaltim Rudy Masud atau yang akrab disapa Harum, Selasa (6/5/2025).
“Pelaksanaan PPM adalah kewajiban mutlak. Perusahaan tidak bisa langsung produksi kalau program ini belum dijalankan,” kata Bambang dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim.
Dalam forum tersebut, Gubernur Harum turut menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas tambang yang tak memperhatikan tata kelola. Ia menyebut eksplorasi tambang yang abai terhadap aturan menjadi salah satu pemicu banjir di Kaltim.
“Perusahaan tambang harus memperhatikan rambu-rambu dan aturan yang ada dalam undang-undang,” ujar Harum.
Ia juga menyinggung keluhan publik terkait penggunaan jalan negara untuk angkutan tambang yang jelas dilarang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012.
Gubernur meminta Forum PPM Minerba untuk melaporkan secara berkala penggunaan bahan bakar dan alat berat sebagai bagian dari kewajiban perpajakan.
Ketua Forum PPM Minerba Kaltim, Muslim Gunawan, mengatakan forum ini dibentuk untuk menyatukan visi perusahaan tambang dalam menjalankan program tanggung jawab sosial. Ia menyebut masih banyak pihak yang belum memahami pelaksanaan CSR yang tepat.
“PPM harus disusun sesuai Kepmen ESDM Nomor 1824 Tahun 2018 dan selaras dengan RPJMD daerah,” ujar Muslim.(ndi/adv diskominfokaltim)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
