Editorialkaltim.com – Rencana pembangunan pagar di kawasan pertokoan Pasar Pagi Samarinda menuai sorotan DPRD. Proyek yang bertujuan mempercantik kawasan pasar itu dinilai perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi pedagang, terutama jika keberadaan pagar justru menghalangi dagangan dari pandangan calon pembeli.
Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, mempertanyakan manfaat penataan kawasan apabila hasil pembangunan berpotensi mengurangi pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas perdagangan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Keindahan kawasan tidak boleh mengesampingkan keberlangsungan usaha pedagang.
“Untuk apa estetika kalau pendapatan pedagang menurun, bukankah tugas pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyatnya?” kata Samri dalam pernyataannya terkait polemik pagar Pasar Pagi, Sabtu (7/11/2026).
Persoalan tersebut mencuat setelah sejumlah pemilik dan pengelola pertokoan di Jalan Mas Tumenggung menyampaikan keberatan terhadap pembangunan pagar yang berpotensi menutupi bagian depan tempat usaha mereka.
Keberadaan pagar dikhawatirkan membuat barang dagangan sulit terlihat dari jalan. Padahal, tampilan etalase menjadi salah satu cara pedagang menarik perhatian calon pembeli yang melintas.
Samri menilai kondisi pertokoan berbeda dengan kawasan lain yang tidak memiliki aktivitas jual beli. Karena itu, desain pembangunan harus mempertimbangkan karakter usaha masyarakat di sekitarnya.
Ia menegaskan pembangunan seharusnya menghadirkan kenyamanan dan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menciptakan hambatan baru terhadap kegiatan ekonomi.
“Pada dasarnya pembangunan itu untuk kenyamanan masyarakat sebagai penerima manfaat, tapi kalau pada akhirnya merugikan masyarakat maka wajar jika ditolak,” ujarnya.
Keberatan pedagang tersebut turut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Samarinda, Jumat (6/11/2026). Pertemuan membahas dampak pembangunan pagar terhadap akses dan aktivitas pertokoan di sekitar Pasar Pagi.
Dalam pembahasan itu, DPRD mendorong penghentian pekerjaan pagar di depan ruko serta peninjauan kembali desain agar tidak mengganggu kegiatan usaha masyarakat.
Samri memandang penolakan warga sebagai respons yang dapat dipahami ketika kebijakan pembangunan dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penataan kawasan tidak cukup diukur dari perubahan tampilan fisik. Pemerintah juga perlu memperhatikan apakah pembangunan tersebut memberikan manfaat nyata bagi pedagang.
Ia berharap persoalan pagar Pasar Pagi dapat diselesaikan dengan mempertimbangkan aspirasi pemilik usaha, sehingga tujuan memperindah kawasan tetap berjalan tanpa mengorbankan aktivitas perdagangan.
Penataan kawasan Pasar Pagi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat yang telah lama menjalankan usaha di lokasi tersebut.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
