Editorialkaltim.com – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda telah mencapai sekitar 273 hektare. Selain mendorong percepatan penanganan kebakaran, DPRD Samarinda menyoroti ancaman kekeringan dan keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah.
Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda Deni Hakim Anwar mengatakan pihaknya telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk membahas penanganan dan mitigasi karhutla. Rapat melibatkan BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR, dan DLH.
“Yang saya sampaikan, kita memanggil dinas-dinas terkait dalam rangka penanganan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ada di Kota Samarinda,” ujar Deni, Selasa (15/9/2026).
Menurut Deni, penanganan karhutla harus dilakukan secara intensif dan komprehensif agar kebakaran tidak meluas. Kesiapsiagaan juga perlu diperkuat melalui pemantauan titik api selama 24 jam oleh satuan tugas terkait.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian ialah Jalan Irigasi di kawasan Palaran karena terdapat lahan gambut. Kondisi tersebut membuat pemadaman lebih sulit karena titik api berpotensi kembali muncul meski sebelumnya telah dipadamkan.
Selain karhutla, RDP membahas ancaman kekeringan yang dapat memengaruhi ketersediaan air bersih, khususnya di Waduk Benanga Lempake. Sedimentasi yang tinggi menyebabkan debit air berkurang sehingga diperlukan langkah mitigasi untuk menjaga pasokan air bagi masyarakat.
“Untuk kawasan Benanga, kemungkinan akan mengalami kekeringan yang luar biasa, termasuk suplai air bersih yang agak susah. Karena waduk saat ini sedimentasinya tinggi sehingga debit airnya berkurang,” jelasnya.
Deni mengatakan Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR telah menyiapkan langkah untuk mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya membuat alur dari titik Dayung menuju Benanga guna menambah pasokan air ke waduk.
Mitigasi juga dilakukan melalui pemanfaatan void di sejumlah titik untuk mendukung pengairan lahan pertanian di Kecamatan Makroman. Void tersebut telah melalui pengujian kadar dan dinyatakan layak dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian.
DPRD juga berencana mendorong perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penanganan karhutla dan dampak kekeringan. Keterlibatan pihak swasta dinilai penting untuk memperkuat upaya pemerintah menghadapi musim kemarau.
“Kita tidak ingin mereka hanya mengambil daripada hasil alamnya saja, tapi kita ingin sumbangsih dan eksistensi mereka itu bisa membantu penanganan masalah Karhutla ini,” tegasnya.
DPRD Samarinda berharap OPD, satuan tugas, perusahaan, dan masyarakat memperkuat kolaborasi dalam menangani karhutla sekaligus menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. (sal/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
