Dukungan terhadap Keamanan Hulu Migas Diapresiasi, Bupati PPU Terima Penghargaan SKK Migas

Editorialkaltim.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mendukung kegiatan hulu minyak dan gas bumi mendapat apresiasi dari SKK Migas. Dukungan terhadap kelancaran operasional, keselamatan jalur pipa hingga pengembangan lapangan migas mengantarkan Bupati PPU Mudyat Noor menerima penghargaan pada tingkat wilayah Kalimantan dan Sulawesi.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam Upstream Oil and Gas Executive Meeting Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (Kalsul) Tahun 2026 di Hotel Pullman Bandung, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Pertemuan yang diselenggarakan SKK Migas tersebut berlangsung pada 28–29 Oktober 2026.

Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Eka Bhayu Setta menyerahkan penghargaan secara langsung kepada Mudyat. Apresiasi serupa juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah yang berada dalam wilayah kerja SKK Migas Kalsul, termasuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud.

Bagi Pemkab PPU, aktivitas hulu migas membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, SKK Migas, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi tidak hanya diperlukan untuk memastikan kegiatan operasional berjalan lancar, tetapi juga menjaga aspek keselamatan dan keberlanjutan kegiatan di daerah.

Mudyat menyampaikan apresiasi kepada SKK Migas atas penghargaan yang diberikan. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan sinergi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam sektor hulu migas.

“Kami berterima kasih kepada SKK Migas atas apresiasi yang diberikan. Ini menjadi motivasi bagi Pemkab PPU untuk semakin memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar kegiatan hulu migas dapat berjalan aman, lancar dan tetap berkelanjutan,” kata Mudyat.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah keselamatan jalur pipa migas. Infrastruktur tersebut memiliki fungsi strategis sehingga membutuhkan dukungan dan koordinasi lintas pihak untuk menjaga keamanan operasional sekaligus meminimalkan potensi gangguan.

Selain itu, pengembangan lapangan migas di wilayah PPU juga memerlukan sinergi agar aktivitas industri dapat berjalan seiring dengan kepentingan pembangunan daerah dan masyarakat. Pemkab PPU berupaya mengambil peran sesuai kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung iklim operasional yang kondusif.

Penghargaan SKK Migas tersebut sekaligus menjadi pengakuan terhadap dukungan pemerintah daerah selama ini. Namun, Pemkab PPU menilai apresiasi itu bukan menjadi titik akhir, melainkan momentum untuk memperkuat hubungan kerja dengan SKK Migas dan KKKS.

Ke depan, Pemkab PPU berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam memastikan kegiatan hulu migas berlangsung dengan memperhatikan keselamatan, keberlanjutan serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah. (Adv/Rir)