Editorialkaltim.com – DPRD Kota Samarinda mendesak pemerintah kota segera mengambil langkah konkret untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi. Pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat intervensi pasar.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi meminta pemerintah tidak berhenti sebatas memantau perkembangan inflasi. Kebijakan pengendalian harga harus diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Desakan tersebut muncul seiring inflasi tahunan Kota Samarinda yang mencapai 3,98 persen selama September 2026 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurut Iswandi, pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan sejumlah langkah pengendalian inflasi melalui dukungan anggaran yang telah disiapkan.
Salah satu program yang dinilai perlu dimaksimalkan ialah operasi pasar murah. Kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.
“Seperti optimalisasi program ketahanan pangan, menggelar operasi pasar murah, hingga menyalurkan subsidi bantuan distribusi logistik,” ujar Iswandi.
Selain operasi pasar, pemerintah juga diminta memperkuat program ketahanan pangan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan masyarakat tetap terjaga.
Iswandi menilai pelaksanaan program tersebut membutuhkan perencanaan yang matang agar intervensi pemerintah benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Dukungan APBD juga dapat diarahkan untuk membantu kelancaran penyaluran komoditas pangan melalui skema subsidi distribusi logistik.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi beban biaya penyaluran kebutuhan pokok sehingga harga jual di tingkat konsumen tetap terkendali.
Iswandi mengingatkan kebijakan pengendalian inflasi harus memiliki sasaran yang jelas. Pemerintah perlu memastikan setiap program berjalan efektif dan memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup hanya dilihat dari perkembangan angka statistik yang diumumkan setiap bulan.
Kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari justru menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah.
Karena itu, politisi PDI Perjuangan tersebut meminta Pemkot Samarinda mengutamakan langkah yang bersifat langsung dan terukur.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
