Editorialkaltim.com – Kenaikan biaya transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) serta gangguan produksi pertanian selama musim kemarau menjadi ancaman bagi stabilitas harga pangan di Kota Samarinda. DPRD meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi tekanan harga yang semakin meluas.
Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi menilai persoalan tersebut membutuhkan penanganan lintas sektor. Sebab, perubahan harga pangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang, tetapi juga biaya pengiriman dari daerah penghasil menuju pasar.
Menurutnya, penyesuaian harga BBM berpotensi meningkatkan ongkos transportasi logistik. Kondisi ini dapat memengaruhi harga jual sejumlah komoditas yang dipasarkan kepada masyarakat.
Komoditas seperti cabai rawit, tomat, minyak goreng, dan ikan termasuk kebutuhan yang rentan terdampak perubahan biaya pengangkutan.
Selain faktor energi, kondisi kemarau yang disertai fenomena El Nino turut memberikan tekanan terhadap sektor pertanian, khususnya produksi tanaman hortikultura.
Gangguan produksi berpotensi memengaruhi jumlah pasokan yang masuk ke pasar. Jika ketersediaan barang berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, harga komoditas dapat mengalami kenaikan.
Sejumlah bahan pangan di Samarinda mulai menunjukkan pergerakan harga. Cabai rawit dilaporkan menembus Rp100 ribu per kilogram.
Iswandi meminta seluruh unsur TPID meningkatkan koordinasi untuk memantau perkembangan harga sekaligus mengidentifikasi penyebab kenaikan setiap komoditas.
“Ini membutuhkan kolaborasi utuh seluruh pihak di TPID, mulai dari dinas teknis hingga unsur perbankan,” ujar Iswandi.
Ia menilai keterlibatan berbagai instansi diperlukan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi pasokan, distribusi, dan perubahan harga di lapangan.
Pemantauan juga perlu disertai analisis terhadap faktor pemicu sehingga langkah penanganan dapat disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi.
Menurut Iswandi, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Setiap instansi harus menjalankan perannya melalui koordinasi yang terarah.
Politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan pentingnya respons cepat terhadap perubahan kondisi pasar, terutama ketika biaya energi dan gangguan cuaca terjadi secara bersamaan.
DPRD berharap TPID mampu memperkuat pengawasan sekaligus menyusun langkah antisipasi berdasarkan perkembangan harga dan ketersediaan komoditas pangan.
Koordinasi yang efektif dinilai penting untuk mencegah tekanan harga semakin meluas serta menjaga kestabilan pasokan kebutuhan masyarakat Samarinda.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
