Editorialkaltim.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) mendorong, perguruan tinggi di daerah untuk terlibat aktif dalam penyusunan kajian akademis sebagai dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani mengatakan, Keterlibatan kampus dinilai penting agar setiap keputusan memiliki landasan ilmiah, hukum, dan dapat dipertanggungjawabkan, sejumlah persoalan di Kukar membutuhkan kajian komprehensif yang tidak bisa hanya diselesaikan melalui pertimbangan internal pemerintah maupun DPRD.
Karena itu, dengan adanya Universitas Widya Gama Samarinda dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) dapat mengambil peran melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat memperkuat landasan ilmiah dalam proses perumusan kebijakan, terutama untuk menjawab berbagai persoalan pembangunan dan investasi di daerah.
Menanggapi hal itu, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setkab) Kukar, Ahmad Taufik Hidayat mengatakan, keterlibatan perguruan tinggi diperlukan agar keputusan yang diambil DPRD memiliki dasar kajian yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Menurutnya, berbagai persoalan yang dihadapi Kukar tidak cukup hanya diselesaikan melalui pertimbangan pemerintah maupun legislatif, tetapi juga membutuhkan pandangan akademisi.
“Melalui nota kesepahaman ini, bagian dari upaya bagaimana pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama melalui keputusan-keputusan yang sudah mendapat kajian dari akademisi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, sejumlah persoalan yang membutuhkan kajian mendalam di antaranya berkaitan dengan investasi, termasuk aktivitas perkebunan kelapa sawit dan sektor usaha lainnya.
Taufik berharap, perguruan tinggi dapat memberikan analisis serta rekomendasi yang objektif sebagai bahan pertimbangan DPRD dalam merumuskan maupun mengambil keputusan.
Dengan dukungan kajian akademis, kebijakan daerah diharapkan tidak hanya menjawab persoalan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak dan keberlanjutan pembangunan Kukar.
“Kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah untuk mendorong proses pengambilan kebijakan yang lebih terukur, berdasarkan data, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
