70 Persen Layanan AMDT PPU Tak Berfungsi

Editorialkaltim.com – Krisis air baku mulai mengancam pelayanan air bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sejumlah embung dan bendung mengalami penyusutan akibat kekeringan. Kondisi ini menyebabkan hampir 70 persen layanan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka (AMDT) tidak berfungsi.

Direktur Perumda AMDT PPU Abdul Rasyid mengatakan, kondisi tersebut tercatat hingga 27 Oktober 2026. Menipisnya cadangan air baku membuat pelayanan di sejumlah wilayah terganggu, bahkan ada yang terhenti selama berbulan-bulan.

Salah satu wilayah yang terancam mengalami penghentian layanan adalah Kecamatan Babulu. Pasalnya, cadangan air baku di wilayah tersebut terus menyusut.

“Babulu itu akan kita off-kan mungkin dalam minggu dekat ini karena memang sudah sangat menyusut,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (28/10/2026).

Kondisi serupa terjadi di Kecamatan Waru. Ketinggian air embung yang sebelumnya mencapai tiga meter kini hanya tersisa 1,27 meter. Penyusutan tersebut terus berlangsung seiring tingginya penggunaan air.

Rasyid menjelaskan, kondisi embung di Waru perlu mendapat perhatian serius. Sebab, sumber air tersebut tidak hanya melayani masyarakat setempat, tetapi juga memasok kebutuhan air bersih ke wilayah Penajam, khususnya Petung, melalui jaringan interkoneksi.

Jika cadangan air terus berkurang, gangguan pelayanan dikhawatirkan meluas ke wilayah yang bergantung pada pasokan dari Waru.

Sementara itu, kondisi pelayanan air bersih di Lawe-Lawe juga mengalami gangguan cukup parah. Tingkat gangguan layanan di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 90 persen, dengan durasi pengaliran air hanya sekitar dua jam sehari.

Adapun pelayanan air bersih di Sotek dilaporkan telah terhenti selama empat bulan akibat keterbatasan pasokan air baku.

Di Maridan, dari tiga embung utama yang tersedia, hanya embung kedua dan ketiga yang masih dapat dimanfaatkan. Sementara itu, embung pertama sudah tidak digunakan.

Untuk wilayah Sepaku, pasokan air bersumber dari air buangan Bendungan Sepaku Semoi. Sumber air tersebut juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menghadapi kondisi tersebut, Perumda AMDT PPU meminta dukungan pemerintah daerah dan DPRD PPU agar penanganan sumber air baku segera dilakukan.

Permintaan tersebut telah disampaikan melalui surat kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD PPU setelah pihak AMDT berdiskusi dengan Bupati PPU.

Rasyid menilai, langkah penanganan harus dilakukan sebelum memasuki musim kemarau berikutnya. Menurutnya, periode hujan perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan cadangan air baku agar pelayanan kepada masyarakat tidak semakin terganggu.

Ia merujuk informasi dari pemberitaan mengenai perkiraan musim hujan yang berlangsung mulai November 2026 hingga Februari 2027. Setelah periode tersebut, terdapat potensi kemarau panjang yang perlu diantisipasi.

“Jadi berdasarkan informasi tersebut. Kita iki hanya punya waktu empat bulan saja untuk mengamankan posisi ketersediaan air baku kita,” lanjutnya.

Rasyid berharap pemerintah daerah bersama DPRD PPU dapat segera mengambil langkah untuk mengatasi persoalan tersebut.

Menurutnya, ketersediaan air baku harus menjadi perhatian utama agar pelayanan air bersih tetap berjalan dan masyarakat tidak menghadapi krisis yang lebih parah saat musim kemarau tiba. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.