Editorialkaltim.com – Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris meminta PT Badak LNG menyampaikan secara tertulis rincian kebutuhan tenaga kerja untuk mendukung rencana reaktivasi kilang. Langkah tersebut diperlukan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang dapat mempersiapkan tenaga kerja lokal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Permintaan itu disampaikan Agus Haris dalam pertemuan bersama PT Badak LNG dan Pemkot Bontang. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja, baik pada tahap konstruksi maupun operasional, harus dijelaskan sejak awal agar pemerintah daerah dapat menyusun langkah persiapan yang tepat.
Agus Haris mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut muncul perkiraan kebutuhan sekitar 300 tenaga kerja untuk satu train atau unit pengolahan gas alam cair. Namun, angka itu belum final karena perusahaan masih perlu memberikan penjelasan tertulis mengenai jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
“Makanya saya bilang, masa setiap rapat tidak ada kepastian. Saya juga minta kejelasan dari satu train itu apa saja kualifikasi yang dibutuhkan. Mereka menyampaikan akan menjawab secara tertulis, jadi kita tunggu suratnya,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, kepastian kebutuhan tenaga kerja menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan potensi pekerja lokal sekaligus menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Agus Haris menegaskan, Pemkot Bontang mendorong penyerapan tenaga kerja lokal dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta Peraturan Daerah (Perda) tentang rekrutmen dan penempatan tenaga kerja satu pintu.
Dalam pembahasan tersebut, ia juga menyinggung komposisi tenaga kerja lokal sebesar 75 persen dan tenaga kerja dari luar daerah sebesar 25 persen.
Ia menjelaskan, peluang kerja tidak hanya tersedia ketika kilang kembali beroperasi. Tahap konstruksi, kegiatan pengeboran di Selat Makassar, hingga pembangunan jaringan pipa gas juga berpotensi membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.
Selain jumlah kebutuhan tenaga kerja, Agus Haris turut menyoroti persyaratan pendidikan Diploma III (D3) untuk sejumlah posisi operator setelah reaktivasi kilang.
Menurutnya, persyaratan tersebut perlu diimbangi dengan program pembinaan bagi lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memiliki kemampuan dan potensi, tetapi belum berkesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Kita sepakat pekerjaan harus dijamin sesuai keahlian dan kemampuan. Tetapi, anak-anak lulusan SMK juga harus dibukakan ruang untuk mengikuti pelatihan dan magang khusus dengan standar kompetensi yang ditentukan perusahaan,” jelasnya.
Agus Haris meminta PT Badak LNG menjelaskan dasar penerapan persyaratan pendidikan D3 tersebut. Ia ingin mengetahui apakah ketentuan itu berasal dari pemerintah pusat atau merupakan kebijakan internal perusahaan.
Jika persyaratan tersebut merupakan kebijakan perusahaan, ia meminta agar informasi disampaikan secara resmi kepada Pemkot Bontang melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker).
Dengan adanya kejelasan tersebut, pemerintah daerah dapat menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan industri gas.
Agus Haris menilai, siswa SMK perlu mendapatkan informasi mengenai jurusan yang relevan dengan kebutuhan industri, seperti kimia dan elektro, sehingga mereka memiliki gambaran dalam menentukan pendidikan lanjutan maupun pilihan karier.
“Pemerintah berkepentingan menyampaikan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Kalau ingin menyiapkan masa depan di PT Badak atau sektor gas, silakan bersekolah di jurusan yang sesuai. Itu tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Agus Haris menyebut kepastian kebutuhan tenaga kerja juga diperlukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.
Karena itu, ia meminta dinas terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menindaklanjuti pembahasan tersebut, termasuk mengkaji potensi manfaat reaktivasi kilang terhadap pertumbuhan ekonomi Bontang.
Ia menambahkan, perkembangan sektor nonmigas juga perlu menjadi perhatian agar kontribusi industri gas terhadap perekonomian daerah dapat dinilai secara menyeluruh.
“Ini perlu didiskusikan lagi oleh bagian ekonomi dan Bappeda. Kita ingin melihat bagaimana sektor gas memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Kota Bontang,” pungkasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
