Editorialkaltim.com – Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, meminta perusahaan pengembang proyek gas di Bontang menyampaikan secara terperinci kebutuhan tenaga kerja, baik selama tahap konstruksi maupun setelah proyek beroperasi. Langkah ini dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan.
Agus mengatakan, pemetaan kebutuhan tenaga kerja harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bontang.
Melalui koordinasi tersebut, pemerintah dapat menyusun strategi penyiapan tenaga kerja berdasarkan tahapan pembangunan hingga kebutuhan operasional perusahaan.
“Kebutuhan seluruh keterampilan atau skill yang akan digunakan, supaya pemerintah bisa menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan,” ujar Agus, Senin (26/10/2026).
Ia menegaskan, penyerapan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian bersama. Menurutnya, Kota Bontang telah memiliki peraturan daerah yang mengatur komposisi tenaga kerja, yakni 75 persen tenaga kerja lokal dan 25 persen tenaga kerja dari luar daerah.
Agus meminta ketentuan tersebut menjadi perhatian perusahaan agar investasi yang masuk dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat setempat.
“Ini penting kami jaga, karena kami tentu tidak ingin ada penurunan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal,” tegasnya.
Selain persoalan ketenagakerjaan, Agus menyoroti potensi dampak pembangunan infrastruktur proyek gas terhadap aktivitas nelayan.
Ia meminta Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian (DKP3) Kota Bontang turut dilibatkan dalam pembahasan, terutama terkait rencana pemasangan pipa gas di wilayah perairan.
Menurutnya, perusahaan perlu memberikan penjelasan mengenai jalur pemasangan pipa, termasuk kawasan perairan yang akan dilalui selama pelaksanaan proyek.
Informasi tersebut diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lebih awal sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap aktivitas dan mata pencaharian nelayan.
Agus juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan antara perusahaan dan pemerintah daerah selama tahapan pembangunan berlangsung.
Ia berharap penyiapan tenaga kerja lokal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan selama masa konstruksi, tetapi juga mencakup kebutuhan tenaga kerja setelah proyek mulai beroperasi.
“Harapannya, penyiapan tenaga kerja lokal tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat pembangunan, tetapi juga memastikan masyarakat Bontang memiliki peluang untuk mengisi posisi tenaga kerja definitif ketika proyek mulai beroperasi,” pungkasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
