KaltimPenajam Paser Utara

Kesbangpol PPU Libatkan Masyarakat Evaluasi Pelayanan Publik

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten PPU, Andi Singkerru (Foto: Editorialkaltim/Cinta)

Editorialkaltim.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) membuka ruang bagi masyarakat untuk mengevaluasi pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Forum ini menjadi wadah untuk menyampaikan saran dan masukan terkait pelayanan Kesbangpol.

FKP digelar Kamis (17/9/2026) di Ruang Rapat Wakil Bupati PPU. Berdasarkan undangan kegiatan, peserta yang dilibatkan antara lain organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), mahasiswa, hingga perwakilan SMA/SMK/MA se-PPU.

Kepala Kesbangpol PPU Andi Singkerru menyebut FKP merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik. Forum ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menilai pelayanan yang selama ini diterima.

Baca  Unijaya Terancam Tutup, Mahasiswa Waswas Nasib Pendidikan Gantung

“Masukan, kemudian juga saran, termasuk juga perbaikan, evaluasi diminta kepada masyarakat. Apakah tahun sebelumnya atau tahun sekarang itu sudah bagus atau tidak, prosedurnya sudah sesuai atau belum, itu harus didiskusikan,” ujarnya saat diwawancarai.

Menurutnya, evaluasi tidak hanya menyasar layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pelayanan tidak langsung yang menjadi bagian dari tugas Kesbangpol juga dapat dibahas dalam forum tersebut, termasuk pelaksanaan kegiatan seperti Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).

Baca  KPU PPU Sukses Gelar Debat Publik Pertama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati

“Kesbangpol ini terdapat hibah, hibah parpol, hibah Forkopimda, hibah Ormas, yang tentunya itu juga memerlukan syarat-syarat tertentu. Di sinilah dibutuhkannya saran-saran dari masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil evaluasi dapat menjadi dasar pembenahan internal Kesbangpol. Salah satunya terkait pengelolaan arsip setelah pihaknya menerima hasil penilaian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menunjukkan masih terdapat kekurangan.

Baca  DPRD Samarinda Apresiasi Penghargaan Kota Terbaik dalam Kinerja Total Fiskal Sedang

“Kita perlu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kearsipan kita memang perlu ditingkatkan karena ini menyangkut bagaimana memperbaiki dan meningkatkan sebuah kinerja peradministrasian,” lanjutnya.

Melalui FKP, Kesbangpol berharap masukan masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai kebutuhan penerima layanan. (ta/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button