Pemkab PPU Percepat Pengadaan Proyek, e-Purchasing Pangkas Proses Jadi Delapan Hari
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa. Penerapan e-Purchasing melalui katalog elektronik dinilai mampu memangkas proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 30–45 hari menjadi sekitar delapan hari.
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda PPU, Iwan Kadir Yatim mengatakan, pemanfaatan katalog elektronik menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk membuat proses pengadaan lebih cepat dan efektif, termasuk melalui mekanisme mini kompetisi.
“Pengadaan secara kompetitif melalui e-Katalog merupakan salah satu strategi dan inovasi untuk mempercepat pelayanan digital pengadaan barang dan jasa,” ujar Iwan, Senin (31/8/2026).
Menurutnya, e-Purchasing menjadi prioritas ketika barang maupun jasa yang dibutuhkan pemerintah telah tersedia dalam katalog elektronik. Dari sisi waktu, mekanisme tersebut memberikan efisiensi cukup signifikan dibandingkan proses tender konvensional.
Jika proses tender konvensional membutuhkan sekitar 30 hingga 45 hari, Iwan menyebut proses melalui e-Purchasing untuk memperoleh pemenang dapat diselesaikan sekitar delapan hari. Percepatan tersebut diharapkan ikut mendukung kelancaran pelaksanaan program dan pekerjaan konstruksi di lingkungan Pemkab PPU.
Untuk meningkatkan kesiapan pelaksanaannya, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda PPU menggelar Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mini Kompetisi Katalog Elektronik Pekerjaan Konstruksi. Peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan e-Purchasing, pendaftaran akun INAPROC, penayangan produk konstruksi hingga mekanisme transaksi melalui katalog elektronik.
Bimtek yang berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU itu diikuti unsur perangkat daerah dan pelaku usaha. Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hadi Saputro, pimpinan SKPD, camat, kepala bagian, pelaku pengadaan, perwakilan Kadin dan DPC Gapensi, serta kontraktor dan penyedia jasa di PPU.
Melalui penguatan pemahaman tersebut, Pemkab PPU berharap pelaku pengadaan maupun penyedia semakin siap menjalankan mekanisme mini kompetisi. Digitalisasi pengadaan juga diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan pemerintah sekaligus mendorong proses pengadaan pekerjaan konstruksi yang lebih efektif. (Adv/Rir)
