Editorialkaltim.com – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan pentingnya kehadiran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat paripurna DPRD, terutama saat membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pernyataan itu disampaikan Neni menanggapi sorotan Anggota Komisi B DPRD Bontang Nursalam terkait minimnya kehadiran kepala OPD dalam rapat paripurna. Menurut Nursalam, pembahasan APBD berkaitan langsung dengan anggaran setiap perangkat daerah sehingga kepala OPD seharusnya hadir.
Neni menilai kehadiran kepala OPD penting agar setiap pimpinan memahami pembahasan anggaran yang berkaitan dengan program dan kegiatan instansinya.
“Memang kita membahas APBD ini adalah APBD yang ada di masing-masing bidang, masing-masing OPD. Bagaimana mau paham kalau tidak hadir,” ujarnya, Senin (7/9/2026).
Ia menyebut sejumlah kepala OPD dari sekitar 30 OPD di lingkungan Pemkot Bontang hadir dalam rapat tersebut. Namun, beberapa pejabat tidak dapat hadir karena menjalankan tugas di luar daerah.
Neni kemudian meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mencatat kepala OPD yang tidak hadir beserta alasannya.
“Tolong BKPSDM catat yang enggak hadir. Apa alasannya?” tegasnya.
Neni juga menyinggung kemungkinan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat yang tidak hadir tanpa alasan jelas. Menurutnya, pemberian TPP berkaitan dengan kehadiran dan kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“TPP per hari itu Rp300 ribu kalau kepala dinas, kalau tidak salah. Kalau Rp300 ribu dikali 30 hari itu pun ada hitungannya. Kalau enggak masuk dikurangi,” jelasnya.
Menurut Neni, TPP yang diterima ASN bukan sekadar tunjangan tetap, tetapi turut memperhitungkan kinerja dan kehadiran. Karena itu, setiap pejabat harus berkomitmen menjalankan tanggung jawabnya.
“Semua ini karena izin DPRD. Tidak mungkin pemerintah bisa berjalan sendiri,” katanya.
Neni menilai kritik DPRD terkait kehadiran kepala OPD merupakan hal wajar sebagai bagian dari upaya bersama memastikan program pemerintah berjalan sesuai target.
“Kalau Pak Salam bertanya itu wajar, karena tidak ingin program-program pemerintah itu tidak jalan dengan baik,” pungkasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
