Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan program pembangunan tetap berjalan meski pemerintah daerah tengah menyesuaikan kemampuan anggaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, pelaksanaan program tidak dihentikan. Namun, pemerintah daerah akan menerapkan skala prioritas secara ketat agar anggaran diarahkan ke program yang memberikan dampak terbesar bagi masyarakat.
Menurut Sunggono, terdapat tiga kategori utama dalam menentukan program prioritas. Pertama, kegiatan yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat. Kedua, program yang menjadi bagian dari visi dan misi kepala daerah. Ketiga, program yang menjadi target pemerintah pusat dan tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Programnya tetap dilaksanakan, cuma kita mempertimbangkan skala prioritas secara ketat. Yang pertama, kegiatan yang berdampak luas kepada kepentingan masyarakat,” ujar Sunggono, Senin (7/9/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah program yang masuk dalam visi dan misi kepala daerah tetap menjadi perhatian. Di antaranya beasiswa, bedah rumah atau perbaikan rumah tidak layak huni, ASN Sejahtera, hingga program RT terbaik.
Selain itu, pemenuhan SPM menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan.
“Program yang merupakan visi-misi kepala daerah, program yang menjadi target pemerintah pusat yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, contohnya SPM,” jelasnya.
Sunggono mengatakan, penentuan program yang didanai lebih dahulu tetap mempertimbangkan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah (OPD).
Karena itu, setiap kepala OPD diminta menyeleksi program dan kegiatan yang paling mendesak serta sesuai dengan target pembangunan. Hasil seleksi kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan untuk menyusun urutan pembiayaan.
“Kita minta kepala OPD yang menyeleksi. Kemudian dari hasil seleksi disampaikan kepada kami (Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati), untuk menyusun skala prioritas mana yang harus dibiayai lebih dulu, dan mana yang belakangan,” ujarnya.
Sunggono menegaskan, penyesuaian skala prioritas bukan berarti program yang telah direncanakan dihentikan. Pemerintah daerah tetap berupaya merealisasikan seluruh program secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Jadi, tetap dijalankan, insyaallah terbiayai, cuma ada yang harus didulukan, dan ada yang belakangan,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
