Editorialkaltim.com – Puluhan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kutai Kartanegara (Kukar) mendatangi Gedung DPRD Kukar, Senin (31/8/2026). Mereka menyuarakan sejumlah persoalan pengelolaan keuangan daerah, mulai transparansi investasi hingga utang pemerintah kabupaten senilai Rp820 miliar.
Massa ditemui Anggota Komisi IV DPRD Kukar Akbar Haka. Ia didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris DPRD Kukar Lukman serta Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Nurhayati Touristiany.
Aksi tersebut dipimpin Jenderal Lapangan Umar Salam bersama Koordinator Lapangan Dedi Oktavianur. HMI membawa agenda kontrol sosial dengan menyoroti transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar.
Sejumlah tuntutan disampaikan mahasiswa. Salah satunya meminta keterbukaan terkait investasi Pemkab Kukar beserta dividen yang diterima dari Bank Kaltimtara. Massa juga meminta pemerintah dan DPRD mengevaluasi pelaksanaan program Kredit Kukar Idaman.
Selain itu, mahasiswa mempertanyakan kejelasan posisi utang Pemkab Kukar senilai Rp820 miliar. Persoalan lain yang ikut disorot ialah tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan kesalahan transfer dana.
Akbar memastikan aspirasi mahasiswa tidak berhenti setelah aksi selesai. DPRD Kukar, kata dia, bakal membawa sejumlah tuntutan tersebut ke forum pembahasan agar persoalan yang disampaikan mendapatkan tindak lanjut.
“Kita akan adakan rapat dalam waktu dekat guna menindaklanjuti tuntutan,” ujar Akbar di hadapan massa aksi yang memenuhi Gedung DPRD Kukar.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai pembahasan melalui rapat diperlukan agar setiap tuntutan bisa ditelusuri sesuai data dan kewenangan DPRD. Langkah itu juga membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang dipertanyakan mahasiswa.
Aksi HMI tersebut menempatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sebagai perhatian utama. Mahasiswa berharap DPRD tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi memastikan setiap persoalan memperoleh penjelasan serta tindak lanjut yang jelas.
DPRD Kukar selanjutnya diharapkan menjadwalkan pembahasan terkait tuntutan tersebut dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta kebijakan daerah.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
