Editorialkaltim.com – Ketua Pansus RTRW DPRD Bontang, Joni Alla Padang, menyoroti substansi lampiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Menurutnya, dokumen tersebut tidak cukup hanya memuat poin-poin umum, tetapi juga harus menyajikan data dan peta yang terintegrasi agar dapat menjadi pedoman pembangunan Kota Bontang selama 20 tahun ke depan.
Dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RTRW, Joni mengatakan pembahasan memang difokuskan pada batang tubuh atau pasal-pasal. Namun, ia menilai kualitas sebuah regulasi tidak hanya ditentukan oleh redaksi pasal, melainkan juga kelengkapan lampiran yang menjadi acuan implementasi.
Ia mencontohkan pengaturan mengenai struktur jaringan sumber daya air. Menurutnya, lampiran seharusnya menggambarkan keterhubungan seluruh sistem jaringan sehingga dapat menjadi dasar dalam pengelolaan air hingga mitigasi banjir.
“Kalau bicara jaringan, harus terlihat keterhubungan antara satu dengan yang lain. Jangan hanya berupa poin-poin tanpa gambaran yang utuh,” ujarnya, Selasa (28/7/2026) malam.
Legislator PDI Perjuangan itu juga mengungkapkan masih adanya persoalan integrasi data antarlembaga di Bontang. Hingga kini, masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) masih menyimpan data jaringan infrastruktur secara terpisah.
Misalnya, jaringan perpipaan milik Perumda Tirta Taman dan data jaringan yang dimiliki instansi lain belum berada dalam satu sistem informasi terpadu.
Padahal, menurutnya, RTRW menjadi momentum untuk menyatukan seluruh data tersebut agar perencanaan pembangunan lebih terarah dan menghindari tumpang tindih.
“RTRW seharusnya menjadi wadah untuk mengintegrasikan seluruh data sehingga perencanaan pembangunan bisa lebih terstruktur,” tegasnya. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
