Raja Ampat Terancam Tambang, Potensi Pariwisata Rp854 Miliar Bisa Hilang

Editorialkaltim.com – Konservasi Indonesia mengingatkan risiko besar jika wilayah Raja Ampat dibuka untuk aktivitas pertambangan. Potensi ekonomi dari sektor pariwisata bisa lenyap, dengan estimasi nilai yang mencapai Rp854 miliar atau sekitar US$52,5 juta per tahun.

Senior Ocean Program Advisor Konservasi Indonesia, Victor Nikijuluw, menjelaskan bahwa kawasan Raja Ampat memiliki kapasitas untuk menampung hingga 21 ribu wisatawan per tahun secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan.

“Studi bersama UNPATTI dan UNIPA pada 2017 membuktikan bahwa Raja Ampat bisa dikembangkan sebagai destinasi wisata berkelanjutan tanpa mengganggu kelestarian alam,” kata Victor, Rabu (11/6/2025).

Ia mencontohkan, bila satu turis asing menghabiskan US$1.000 dalam satu pekan, maka 1.000 turis setara dengan US$1 juta yang masuk ke perekonomian lokal. Jika dikalikan dengan 21.000 wisatawan, nilai ekonominya bisa mencapai US$21 juta. Ditambah efek lanjutan dan perputaran ekonomi lainnya, nilainya bisa menyentuh US$52,5 juta.

Namun, menurut Victor, potensi tersebut bisa hancur apabila kegiatan tambang mulai masuk ke wilayah pesisir dan laut Raja Ampat. Dampaknya tak hanya mengancam wisata, tapi juga kelangsungan hidup ekosistem laut, termasuk perikanan yang menjadi sandaran masyarakat lokal.

“Jika ada aktivitas pertambangan, larva ikan bisa terbawa ke wilayah lain. Ini memengaruhi distribusi ikan, termasuk jenis seperti cakalang yang melintas dari Waigeo hingga ke Arafura,” ujarnya.

Ia menambahkan, pencemaran laut bisa mengusir spesies laut karismatik seperti hiu, penyu, hingga mamalia laut lainnya. Dari sekitar 30 jenis mamalia laut yang melewati Indonesia, setengahnya menjadikan Raja Ampat sebagai jalur migrasi atau habitat.

“Kalau plankton hilang, ikan kecil pun lenyap. Tanpa ikan kecil, jangan harap ikan besar seperti hiu paus akan datang. Lingkungan rusak artinya rantai ekosistem putus,” tegas Victor.

Konservasi Indonesia mendorong agar pengelolaan kawasan Raja Ampat tetap berpijak pada prinsip keberlanjutan dan hukum yang berlaku, termasuk UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Cipta Kerja. Victor menilai, ekonomi dan konservasi bukan pilihan yang harus dipertentangkan, tapi justru bisa saling menguatkan.(ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.