Nasional

Jokowi Minta Bendahara Negara Tambah Anggaran Bulog Rp19 Triliun, Bansos Beras Diperpanjang hingga Juni 2024

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (Foto: BPMI Setpres)

Editorialkaltim.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp19,1 triliun bagi Badan Urusan Logistik (Bulog).

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah Rapat Internal terkait Penyaluran Bantuan Pangan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (6/11/2023).

“Pemerintah perlu melakukan antisipasi berbagai pengaruhnya terhadap ekonomi domestik,” ujar Airlangga.

Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa Bulog membutuhkan dana tambahan yang terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama mengharuskan anggaran sekitar Rp7,9 triliun, tahap kedua memerlukan Rp8,4 triliun, dan ada tambahan anggaran untuk distribusi dan keperluan lainnya sebesar Rp2,8 triliun. Totalnya, anggaran tambahan yang diminta mencapai Rp19,1 triliun.

Baca  Mensos Risma Sebut BLT El Nino Sudah Disetujui di Rapat Bareng DPR di 2023

“Tadi disampaikan bahwa saat sekarang kondisi Bulog per 2 november 2023 stoknya 1.442.945 ton. Dan penyaluran bantuan pangan di bulan September itu 94,95% dan di bulan Oktober 94,89%, November di 18,45%, dan kita masih ada di bulan Desember,” ungkap Airlangga.

Selain peningkatan alokasi anggaran, rapat juga membahas percepatan pembayaran tagihan Bulog oleh Kementerian Keuangan. Dalam konteks ini, dibicarakan pula usulan terkait insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah, terutama berkaitan dengan pembebasan bea masuk beras.

Baca  Dinilai Ganggu Aktivitas Belajar, Dinas Pendidikan Pesisir Larang Siswa Bawa Lato-lato ke Sekolah

“Kita ketahui bersama bahwa pembebasan bea masuk dengan tarif spesifik Rp450/kg. Ini kita lakukan insentif berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP),” jelas Airlangga.

Untuk tahun 2024, Presiden Joko Widodo telah menyetujui penyaluran bantuan pangan berupa beras dan program penanganan stunting selama 6 bulan, mulai dari bulan Januari hingga Juni 2024.

Bantuan beras akan diberikan sebanyak 10kg kepada 22.004.077 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bantuan penanganan stunting akan diberikan kepada 1.446.089 Keluarga Risiko Stunting (KRS) berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Baca  Cek Rekening! Pemerintah Sudah Cairkan THR PNS Rp13,4 Triliun

“Dalam hal bantuan stunting, jumlah yang dialokasikan adalah sekitar Rp446,242 miliar per kuartal atau sekitar Rp892 miliar untuk semester pertama tahun depan,” pungkasnya. (ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker