Hasanuddin Mas’ud Hadiri Rapat Forkopimda di Otorita IKN

Editorialkaltim.com – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltim yang digelar di Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Rabu (16/4/2025). Rapat ini membahas persiapan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Mahakam Ulu, serta perkembangan pembangunan IKN.

Rakor dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Provinsi Sri Wahyuni, serta dihadiri Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, jajaran Forkopimda Kaltim, dan sejumlah undangan lainnya.

Wakil Gubernur Seno Aji dalam arahannya mengusulkan agar Forkopimda turut melakukan pemantauan langsung ke lokasi penyelenggaraan PSU. “Ada baiknya Forkopimda meninjau tempat-tempat di mana PSU dilakukan, agar masyarakat merasakan kehadiran pemerintah daerah dalam pelaksanaan PSU, terutama di Kukar dan Mahakam Ulu,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memaparkan materi terkait dukungan persiapan PSU. Ia menyebutkan bahwa PSU yang terjadi menjadi koreksi penting bagi demokrasi di Kaltim. Menurutnya, di Kutai Kartanegara, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan salah satu kandidat tidak memenuhi syarat pencalonan, sementara di Mahakam Ulu ditemukan indikasi politik uang melalui kontrak politik.

Hasanuddin menyoroti dampak PSU yang menyebabkan stagnasi kebijakan karena kepala daerah definitif belum ada, pemborosan anggaran akibat terpotongnya belanja pembangunan, serta terganggunya pelayanan publik dan proyek strategis. Ia juga mengungkapkan bahwa akar permasalahan PSU terletak pada seleksi KPPS yang belum berbasis merit, lemahnya integritas penyelenggara, minimnya pengawasan, dan kurangnya penindakan terhadap praktik politik uang.

Sebagai solusi strategis, Hasanuddin mengusulkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024, penguatan pengawasan dan penegakan hukum, edukasi politik masyarakat, serta pengawalan ketat terhadap pelaksanaan PSU agar sesuai prinsip demokrasi.

Selain membahas PSU, Hasanuddin juga menyampaikan keprihatinannya mengenai minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan IKN. Ia mempertanyakan rekrutmen ASN di bawah Otorita IKN yang dinilai kurang transparan dan tidak berbasis sistem nasional seperti daerah otonom.

“Kami menerima banyak pertanyaan dari masyarakat Kaltim tentang rekrutmen ASN di Otorita IKN yang ditunjuk langsung oleh Kepala Otorita. Ini menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan prinsip meritokrasi,” jelas Hasanuddin.

Ia juga menyoroti minimnya keterlibatan masyarakat lokal seperti Dayak, Kutai, dan Paser dalam pembangunan IKN. Hasanuddin berharap aspirasi lokal ini dapat didengar agar pembangunan IKN tidak menjadi proyek eksklusif, melainkan benar-benar menjadi ikon Kaltim yang inklusif.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa lebih dari 30% ASN Otorita IKN berasal dari putra-putri daerah Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa proses rekrutmen kini lebih terstruktur melalui Badan Kepegawaian Nasional (BKN), dan akan diperkuat dengan asesmen untuk meningkatkan transparansi ke depan.

Hasanuddin menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai keberlanjutan dalam pembangunan IKN, terutama karena IKN berdiri di kawasan hutan tropis yang merupakan habitat satwa langka. Ia berharap konsep green city dan smart city dapat benar-benar diwujudkan agar IKN menjadi pusat peradaban baru yang ramah lingkungan dan inklusif. (Roro/Adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow Instagram “editorialkaltim”, klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.