DPRD PPU Kritik Pemilihan Lokasi KNMP di Api-Api
Editorialkaltim.com – Penentuan lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menjadi sorotan Ketua Komisi I DPRD PPU, Ishaq. Ia mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang dinilai belum mempertimbangkan secara matang pengalaman pembangunan fasilitas perikanan sebelumnya.
Ishaq mengingatkan, Desa Api-Api sebelumnya telah memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun pemerintah provinsi. Namun, fasilitas tersebut tidak berjalan efektif. Menurutnya, kondisi itu seharusnya menjadi bahan evaluasi sebelum pemerintah kembali mengarahkan pembangunan fasilitas perikanan di kawasan yang sama.
“Gagal. Di sana pernah dibangun TPI, tetapi tidak berjalan efektif. Jadi, pembangunan di Api-Api sudah pernah gagal,” ujarnya saat diwawancarai, Senin (9/11/2026).
Ia menilai pemerintah tidak seharusnya kembali membangun di lokasi yang sebelumnya belum memberikan hasil optimal tanpa terlebih dahulu mengetahui penyebabnya. Terlebih, terdapat alternatif lokasi di kawasan Legpon SDR, Kelurahan Waru, yang disebut memiliki aktivitas pelelangan ikan secara mandiri.
Menurutnya, kawasan Legpon SDR juga diusulkan berdasarkan aspirasi nelayan. Lokasinya berada di kawasan sungai dan muara sehingga dinilai lebih dapat melindungi kapal saat bersandar. Ia menyebut ada warga yang bersedia menghibahkan lahan sekitar setengah hektare sesuai kebutuhan pembangunan.
Selain persoalan lokasi, Ishaq menyinggung status kepemilikan lahan di Api-Api yang, menurutnya, merupakan aset pemerintah provinsi, bukan pemerintah kabupaten. Ia mempertanyakan alasan pemerintah tetap mengarahkan pembangunan ke kawasan tersebut, padahal terdapat alternatif lahan yang ditawarkan masyarakat.
“Jangan main-main dengan uang rakyat. Kondisi kebijakan fiskal hari ini juga serba diefisiensikan. Uang rakyat jangan dipermainkan,” tegasnya.
Ishaq juga mengkritik pola komunikasi pemerintah daerah dengan DPRD yang dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ia mengaku banyak kebijakan pembangunan saat ini dilakukan tanpa meminta pendapat anggota legislatif, padahal DPRD juga berperan menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Banyak hal yang dilakukan pemerintah daerah sekarang tidak lagi meminta pendapat DPRD. Pemerintah berjalan sendiri,” ungkapnya.
Ia menyebut pernah mengusulkan pembangunan TPI di Waru secara langsung kepada kepala daerah. Usulan tersebut didasarkan pada kebutuhan pengawasan distribusi komoditas perikanan, termasuk hasil tangkapan dan komoditas tambak seperti udang serta kepiting yang keluar dari PPU.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak akan terjadi jika komunikasi antara pengusul, pemilik lahan, dinas terkait, dan Bapelitbang berjalan dengan baik. Ia menilai semua pihak perlu duduk bersama sebelum keputusan pembangunan ditetapkan.
“Ini sebenarnya karena ada komunikasi yang terputus antara OPD. Masing-masing ingin berjalan dengan egonya sendiri dan merasa paling bisa,” pungkasnya. (ta/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
