BontangKaltim

Andi Faizal Minta Pengawasan Pertalite Diperketat, Antisipasi Dampak Kenaikan Pertamax

Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam (Foto: Editorialkaltim/Lia)

Editorialkaltim.com – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mendapat perhatian Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam. Ia meminta pengawasan distribusi Pertalite diperketat guna mencegah penyalahgunaan dan potensi kelangkaan di masyarakat.

Andi Faizal menilai kenaikan harga Pertamax berpotensi mendorong sebagian pengguna BBM non-subsidi beralih ke Pertalite. Kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan konsumsi BBM bersubsidi dan memicu antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) jika tidak diantisipasi sejak dini.

“Ketika harga Pertamax naik, tentu ada kemungkinan sebagian masyarakat beralih ke Pertalite. Ini yang harus diawasi agar distribusinya tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan kelangkaan,” ujarnya, Rabu (17/6/2026).

Baca  DPRD Kukar Perketat Pengawasan Beasiswa, Pastikan Bantuan Tepat Sasaran

Menurutnya, Pertalite merupakan BBM yang masih mendapat subsidi pemerintah sehingga ketersediaannya harus benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait memastikan distribusi BBM subsidi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Politikus Partai Golkar tersebut mengatakan Pertamina telah memiliki perhitungan kebutuhan dan kuota distribusi BBM berdasarkan jumlah kendaraan serta tingkat konsumsi di setiap daerah, termasuk Kota Bontang. Namun, apabila terjadi lonjakan konsumsi yang tidak wajar hingga menyebabkan stok cepat menipis, maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

“Kalau distribusi sudah dihitung berdasarkan kebutuhan daerah, tetapi kemudian terjadi kelangkaan, tentu harus dicari penyebabnya. Jangan sampai ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat,” katanya.

Baca  DPRD Samarinda Mediasi Polemik Parkir Mie Gacoan, Kesepakatan Mulai Mengerucut

Ia juga menyoroti potensi praktik penimbunan maupun pembelian BBM subsidi secara berlebihan yang dapat mengganggu pasokan bagi masyarakat yang berhak menerima.

Untuk itu, Andi Faizal meminta aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran dalam distribusi BBM bersubsidi.

Selain itu, pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam memantau kondisi distribusi BBM di lapangan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan untuk melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun kelangkaan yang tidak wajar.

Baca  DPRD Kukar Minta Cek Lokasi Sengketa Tambang Loa Raya

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat menggunakan energi secara bijak dan menyesuaikan konsumsi BBM sesuai kebutuhan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga pengeluaran rumah tangga di tengah dinamika harga energi yang dipengaruhi kondisi pasar global.

“Kalau masyarakat yang seharusnya mendapatkan Pertalite justru kesulitan memperoleh BBM karena ada pihak yang menyalahgunakan, tentu harus segera ditindak. Pengawasan harus dilakukan bersama-sama agar distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran,” tegasnya.(lia/ndi/adv)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button