Editorialkaltim.com – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta pemerintah pusat memastikan seluruh biaya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Neni, kebijakan tersebut harus disertai kepastian skema pembiayaan. Ia meminta beban gaji, tunjangan kinerja (tukin), hingga tambahan penghasilan pegawai (TPP) tidak kembali dibebankan kepada pemerintah daerah.
Neni mengaku telah mengusulkan pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu kepada kementerian. Aspirasi tersebut juga disampaikan melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).
Ia menilai kondisi keuangan daerah saat ini sudah cukup berat. Belanja pegawai Kota Bontang telah mencapai sekitar 38 persen dari APBD. Jika seluruh biaya PPPK penuh waktu dibebankan kepada daerah, persentase tersebut berpotensi meningkat hingga mendekati 40 persen.
“Jangan sampai nanti dibebankan lagi ke APBD Kota Bontang. Sekarang saja kita sudah ngos-ngosan, kemudian dibebankan lagi tukin dan sebagainya. Ini berat,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Neni menegaskan, tanggungan pemerintah pusat harus mencakup seluruh komponen pembiayaan sesuai dengan skema yang disampaikan sebelumnya, termasuk gaji dan tunjangan.
“Kalau dia sudah PPPK, status belanjanya menjadi belanja pegawai. Kalau dibebankan lagi, bisa bertambah puluhan miliar. Sekarang saja belanja pegawai sudah menyentuh 38 persen. Bisa mendekati 40 persen APBD hanya untuk belanja pegawai,” jelasnya.
Selain persoalan PPPK, Neni menyinggung kebutuhan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Tahun ini, Bontang tidak mengusulkan formasi CPNS.
Meski demikian, ia menilai masyarakat Bontang tetap berpeluang mengikuti seleksi CPNS, termasuk mereka yang berstatus PPPK maupun PPPK paruh waktu. Kelulusan tetap ditentukan oleh hasil seleksi.
Neni juga mengusulkan agar pemerintah pusat memberi fleksibilitas dalam menentukan waktu pembukaan seleksi CPNS sesuai kebutuhan tiap daerah. Kebutuhan pegawai, katanya, tidak selalu muncul bersamaan pada awal tahun.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri PAN-RB Rini Widyantini. Neni mencontohkan kebutuhan guru yang dapat muncul sewaktu-waktu karena banyak pegawai memasuki masa pensiun.
“Kalau bisa tes CPNS disesuaikan dengan kebutuhan pegawai di masing-masing daerah seperti Bontang. Misalnya di tengah jalan, bulan September atau Juni, kita membutuhkan guru, maka kita bisa buka formasi. Jangan harus serentak di Januari,” tuturnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
