Editorialkaltim.com – Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan Pemerintah Kota Bontang tidak memiliki kewenangan mengurusi klaim pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan HOP 7.
Menurut Neni, Pemkot Bontang hanya mengupayakan agar lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik melalui mekanisme pinjam pakai atau hibah dari pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, lahan yang sebelumnya dimiliki yayasan dari PT Badak dan Pertamina itu telah habis masa berlaku hak guna bangunan (HGB)-nya sejak 2019. Karena tidak diperpanjang, status tanah tersebut kembali menjadi milik negara.
“Kalau ada yang mengaku sebagai ahli waris, itu bukan menjadi urusan Pemkot Bontang. Karena pemerintah juga hanya menerima hibah,” tegas Neni, Rabu (11/11/2026).
Ia menyebut Pemkot Bontang mengusulkan pemanfaatan lahan tersebut karena kota ini masih kekurangan ruang publik. Bahkan, Bontang dinilai belum memiliki alun-alun maupun ruang terbuka hijau yang representatif.
Proses pengurusan aset tersebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kejaksaan Tinggi, serta Universitas Airlangga (Unair) untuk memberikan kajian dan pendapat hukum.
Neni mengatakan salah satu hasil pembahasan mengarahkan agar penyerahan aset terlebih dahulu dilakukan melalui Kementerian Keuangan, dalam hal ini DJKN. Setelah pencatatan dan inventarisasi aset selesai, pemerintah pusat dapat memproses pemanfaatan lahan untuk Pemkot Bontang.
“Alhamdulillah, kemarin salah satu hasil rapatnya difasilitasi bahwa harus diserahkan kepada Kementerian Keuangan, DJKN. Nah, sudah tercatat, insyaallah turun. Nanti kalau sudah tercatat, baru prosesnya dipinjam pakaikan atau dihibahkan kepada Pemerintah Kota Bontang untuk kepentingan publik,” jelasnya.
Terkait rencana pemanfaatannya, Neni memastikan Pemkot Bontang telah menyiapkan perencanaan. Bahkan, rencana induk pengembangan kawasan tersebut sudah tersedia.
Ia mengungkapkan, pengurusan lahan itu telah dilakukan sejak 2019. Namun, prosesnya membutuhkan waktu panjang karena harus melalui berbagai tahapan administrasi, kajian, dan pertimbangan hukum.
“Sudah ada planning-nya, sudah ada master plan-nya. Lama soalnya, sejak 2019 waktu saya masih jadi wali kota itu sudah saya urus. Tetapi prosedurnya panjang, karena ada kajian dari Unair, kemudian legal opinion dari Kejaksaan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Setelah inventarisasi aset selesai, pemerintah akan memilah lahan yang menjadi kewenangan DJKN dan lahan yang masih tercatat sebagai aset PT Badak.
Pemkot berharap lahan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan alun-alun, ruang terbuka hijau, taman kota, serta fasilitas publik lainnya, termasuk masjid berukuran besar.
“Kita tidak punya alun-alun, tidak punya ruang terbuka hijau yang baik, taman yang baik. Insyaallah kalau sudah bisa diserahkan kepada pemerintah kota, kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
