PPU Masuk Kategori Baik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masuk dalam jajaran daerah dengan predikat baik pada Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun Anggaran 2024 tahun ukur 2025. Meski meraih hasil positif, Pemkab PPU menegaskan pekerjaan belum selesai karena kualitas belanja daerah harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Capaian tersebut dibahas dalam rapat evaluasi IPKD yang diikuti secara virtual oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda PPU Hadi Saputro, Kamis (18/6/2026).
Hadi mengatakan IPKD bukan sekadar penilaian administratif, melainkan alat evaluasi untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah telah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah PPU dapat memperoleh masukan dan pembelajaran dari daerah lain yang memiliki capaian indeks tinggi, sehingga dapat menjadi referensi dalam upaya peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah ke depan,” katanya.
Menurut Hadi, predikat baik tersebut menjadi pelengkap raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini diterima Pemerintah Kabupaten PPU dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Alhamdulillah, setelah memperoleh opini WTP secara berturut-turut, tahun ini kita kembali mendapatkan nilai dengan kategori baik dalam pengukuran IPKD. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah yang kita jalankan berada pada jalur yang tepat dan terus mengalami peningkatan,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. Pengelolaan anggaran, menurutnya, harus terus ditingkatkan sehingga mampu menghasilkan program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
“Capaian ini harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.
Berdasarkan hasil evaluasi, PPU menjadi salah satu dari enam kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang berhasil meraih kategori baik dalam pengukuran IPKD.
IPKD merupakan instrumen pemerintah pusat untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan keuangan, hingga transparansi dan akuntabilitas.(tin/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
