Editorialkaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menyiapkan langkah untuk mengurangi beban belanja pegawai dengan mendorong pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya itu dilakukan dengan menyiapkan data sekitar 2.500 PPPK, terdiri atas 1.000 PPPK penuh waktu dan 1.424 PPPK paruh waktu, untuk diajukan kepada pemerintah pusat.
Wali Kota Bontang Neni Moernaeni mengatakan, usulan tersebut menjadi salah satu opsi untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah berkurangnya Dana Transfer ke Daerah (TKD).
“Yang kami harapkan, ada skema pembiayaan dari pusat sehingga daerah tidak terlalu terbebani dengan komponen belanja pegawai,” kata Neni.
Ia menjelaskan, belanja gaji ASN di Bontang saat ini mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Jika ditambah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp640 miliar.
Setiap bulan, Pemkot Bontang harus menyediakan sekitar Rp46 miliar untuk pembayaran gaji dan TPP. Perhitungan tersebut mencakup pembayaran hingga 14 kali dalam setahun, termasuk tunjangan ASN.
Beban APBD juga bertambah karena kebutuhan belanja barang dan jasa terkait PPPK paruh waktu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari skema pembiayaan yang lebih berkelanjutan.
“Kalau pembiayaan gaji bisa dialihkan melalui APBN, tentu akan memberikan ruang yang lebih besar bagi kami untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).
Neni menyebut terdapat selisih sekitar Rp150 miliar yang selama ini harus ditutup menggunakan APBD. Karena itu, pihaknya menyambut positif jika pemerintah pusat mengambil porsi pembiayaan tersebut.
Di tingkat pusat, wacana perubahan status dan pola pembiayaan PPPK juga tengah menjadi perhatian. Pemerintah sebelumnya menyampaikan peluang penataan status guru PPPK yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah.
“Harapannya, kebijakan tersebut dapat segera memiliki kejelasan teknis, khususnya terkait pembiayaan. Dengan demikian, daerah dapat menyesuaikan perencanaan APBD sekaligus mengurangi tekanan belanja pegawai yang semakin besar,” tukasnya. (lia/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
