Editorialkaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Camat di wilayah terdampak diminta segera membentuk posko untuk mempercepat pelaporan dan penanganan titik api.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengatakan, langkah mitigasi telah dilakukan jauh sebelum karhutla meluas. Salah satunya melalui Surat Edaran Bupati Kukar yang diterbitkan sejak Juni 2026 sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem akibat fenomena El Nino.
“Antisipasi dan mitigasi risikonya setelah kita laksanakan jauh hari, sebelum terjadinya kejadian ini. Tadi sudah tergambar misalnya dari Surat Edaran Pak Bupati yang sejak bulan Juni sudah disampaikan,” ujar Sunggono, Rabu (26/8/2026).
Menurut Sunggono, langkah pemerintah tidak hanya difokuskan pada penanganan kebakaran. Kekeringan yang berpotensi mengganggu sektor pertanian juga menjadi perhatian.
Sejumlah persawahan masyarakat yang terdampak kekeringan telah mendapat suplai air. Upaya tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman sekaligus menghindari ancaman gagal panen.
“Yang kita lakukan bukan hanya menangani masalah kebakaran, tapi juga masalah kekeringan. Beberapa persawahan masyarakat kita yang selama ini kekeringan bisa kita suplai airnya, bisa kita penuhi kebutuhannya. Sehingga ancaman gagal panen itu bisa kita hindari,” ujarnya.
Dalam penanganan karhutla, Pemkab Kukar juga telah menggelar rapat bersama para camat di wilayah terdampak. Koordinasi kemudian diperkuat melalui rapat yang dipimpin langsung Bupati Kukar untuk menyamakan pola penanganan di lapangan.
Sunggono menyebut, dari 20 kecamatan di Kukar, hanya lima kecamatan yang berdasarkan pemantauan titik panas tidak menunjukkan indikasi hotspot. Meski demikian, laporan dari kecamatan tetap menjadi perhatian karena kondisi dapat berubah seiring meningkatnya suhu pada siang hari.
“Kalau pagi hotspot-nya tidak ada, hijau semua, bagus. Semakin siang, semakin udara memanas, kemudian kecenderungannya hotspot muncul,” jelasnya.
Camat di wilayah terdampak juga diminta segera menetapkan posko penanganan karhutla. Posko dapat ditempatkan di kantor kecamatan maupun kantor desa agar laporan masyarakat dan informasi mengenai titik api dapat segera ditindaklanjuti.
Koordinasi penanganan turut melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Keterlibatan lintas unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sekaligus meminimalkan dampak karhutla.
“Ini yang penting, termasuk dukungan dari semua unsur Forkopimda. Menurut saya ini political will yang mudah-mudahan benar-benar bisa meminimalisasi dampak yang disebabkan karena karhutla ini,” pungkasnya. (dhn/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya
