Editorialkaltim.com – Fraksi Partai Gerindra DPRD Bontang mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memperkuat sumber pendapatan daerah di tengah terbatasnya ruang fiskal. Pemkot dinilai perlu menggali sumber pendapatan baru agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana transfer.
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Risky Rusdiansyah, mengatakan kondisi keuangan daerah menunjukkan tantangan dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Hal itu terlihat dari capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang turun 2,69 persen dari target.
Sementara itu, pendapatan daerah secara keseluruhan tercatat meningkat 1,49 persen dari target. Kenaikan tersebut terutama ditopang pendapatan transfer yang tumbuh 2,66 persen.
Menurut Risky, kondisi tersebut menjadi sinyal bagi Pemkot untuk lebih serius mengembangkan potensi pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.
“Jangan sampai kenaikan pendapatan daerah hanya ditopang transfer. Potensi yang ada di Bontang harus terus digali supaya kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” ujarnya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi Gerindra terhadap Nota Keuangan dan Raperda Perubahan APBD Kota Bontang 2026, Selasa (8/9/2026).
Gerindra juga mencermati penurunan 1,50 persen pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, penerimaan pembiayaan mengalami koreksi cukup besar, yakni 44,95 persen dari proyeksi sebelumnya.
Risky menilai kondisi tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran yang lebih realistis. Setiap program perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak menambah tekanan fiskal.
Ia juga meminta Pemkot memastikan belanja daerah diarahkan pada program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama program yang mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan pelayanan dasar.
“Ketika kemampuan pendapatan kita terbatas, maka belanja juga harus benar-benar dipilah. Program yang memberikan dampak ekonomi dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat harus mendapat perhatian utama,” katanya.
Menurut Risky, penguatan PAD bukan sekadar mengejar angka penerimaan, melainkan bagian dari upaya menjaga keberlanjutan pembangunan Bontang. Karena itu, inovasi pengelolaan sumber pendapatan perlu berjalan beriringan dengan pengawasan penggunaan anggaran.
Fraksi Gerindra, lanjut Risky, akan terus mengawal kebijakan keuangan daerah melalui fungsi pengawasan DPRD. Ia berharap setiap rupiah dalam APBD Perubahan 2026 dapat dikelola secara efektif dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat. (lia/ndi/adv)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
