KaltimSamarinda

DPRD Samarinda Temukan Celah Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi (Foto: Editorialkaltim/Salman)

Editorialkaltim.com – DPRD Samarinda menyoroti sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan itu berkaitan dengan rekonsiliasi belanja pemerintah dan pencatatan register SP2D yang dinilai masih menyisakan masalah administratif.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengatakan persoalan tersebut terindikasi berulang. Ia menilai kondisi itu berkaitan dengan sistem yang belum berjalan optimal sehingga perlu pembenahan secara menyeluruh.

“Saya coba membahas mengenai rekonsiliasi belanja pemerintah kota dan register SP2D-nya. Baru saya temukan beberapa permasalahan administratif yang ternyata banyak berkaitan dengan sistem,” ujarnya, Senin (27/4/2026).

Baca  Kejar Tayang LKPJ Wali Kota, Pansus DPRD Samarinda Panggil Tiga Dinas Sekaligus

Selain itu, ia juga menyoroti penempatan dana idle cash milik pemerintah kota yang disimpan dalam bentuk deposito di bank nasional. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dikaji lebih luas dengan mempertimbangkan manfaat yang diberikan kepada daerah.

“Kalau pembandingnya hanya selisih bunga sekitar 500 juta sampai 1 miliar, saya rasa tidak masalah jika ditempatkan di bank daerah, apalagi kita juga pemegang saham dan ada kontribusi CSR,” jelasnya.

Baca  Gubernur Rudy Tegaskan Ke Depan Kaltim Harus Mandiri, Lepas dari Ketergantungan TKD

Tak hanya keuangan, DPRD juga menyoroti pengelolaan aset daerah yang dinilai belum maksimal. Ia menilai perlu adanya klasifikasi aset yang jelas agar pemanfaatannya lebih produktif dan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Daripada aset itu hanya dipagari dan mengeluarkan biaya, lebih baik dimanfaatkan, disewakan atau dikerjasamakan agar bisa menambah PAD,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRD menemukan masih banyak aset daerah yang belum tersertifikasi. Ia meminta pemerintah menyajikan data konkret terkait kondisi dan potensi aset sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan.

Baca  Abdul Rohim Harap Anggota DPRD Samarinda Baru Tetap Teguh pada Idealisme

Ia menegaskan DPRD akan melakukan pengawasan ketat terhadap target pengamanan dan pemanfaatan aset. Selain itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai filter utama pengelolaan keuangan agar potensi kebocoran dapat diminimalisasi.(ndi/sal)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button