Editorialkaltim.com – Anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Desman Minang Endianto, mendorong pengaktifan kembali Madrasah Diniyah (Madin) di Pondok Pesantren Al-Farisyah Hasyim, Desa Rapak Lambur, Kecamatan Tenggarong. Langkah ini menyusul aspirasi masyarakat yang menginginkan fasilitas pendidikan agama tersebut kembali beroperasi.
Desman bersama anggota Komisi I DPRD Kukar, Anisa Mulia Utami, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi pesantren, Kamis (29/10/2026). Kunjungan tersebut bertujuan mencari solusi atas terhentinya kegiatan pendidikan keagamaan yang sebelumnya berjalan di lingkungan pesantren.
Dalam kunjungan itu, Desman menggelar dialog bersama pengurus yayasan, pemerintah desa, Kementerian Agama (Kemenag), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), tokoh agama, serta masyarakat setempat.
Desman menegaskan aspirasi warga perlu mendapat perhatian serius melalui koordinasi lintas sektor. Menurutnya, keberadaan fasilitas pesantren harus dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan agama generasi muda.
“Kami ingin aspirasi masyarakat ini segera ditindaklanjuti melalui koordinasi berbagai pihak agar Madrasah Diniyah kembali aktif memberikan pendidikan keagamaan,” ujar Desman.
Ia juga mendorong pembentukan tim khusus untuk merumuskan langkah konkret mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat operasional pesantren.
“Kami mendorong pembentukan tim khusus untuk mencari solusi terbaik, sehingga fasilitas pesantren dapat kembali dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat,” imbuhnya.
Salah satu solusi yang mengemuka dalam pertemuan tersebut ialah mengintegrasikan kegiatan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) dari sejumlah RT di Desa Rapak Lambur dengan memanfaatkan fasilitas pesantren.
Berdasarkan keterangan pengurus yayasan, Madrasah Diniyah Al-Farisyah Hasyim mulai dirintis sejak 2016. Pembangunan fasilitas berupa musala, gedung, hingga asrama dilakukan secara bertahap melalui dukungan masyarakat.
Namun, keterbatasan pendanaan menjadi kendala utama yang menyebabkan aktivitas pendidikan tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut membuat sejumlah fasilitas pesantren belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sementara itu, BPKAD Kukar menjelaskan tanah dan bangunan pesantren tidak tercatat sebagai aset pemerintah daerah. Pengurus yayasan menyebut lahan tersebut berasal dari pembelian serta wakaf masyarakat.
Kemenag Kukar turut memastikan izin pesantren belum dicabut. Terhentinya kegiatan pendidikan bukan akibat penutupan dari pemerintah daerah, melainkan persoalan internal lembaga, terutama keterbatasan anggaran.
Bagian Kesra Kukar menyatakan dukungan terhadap rencana pengembangan pendidikan keagamaan tersebut. Meski demikian, Kemenag mengingatkan pengelola agar tetap memenuhi persyaratan penyelenggaraan pesantren sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren yang menjadi kewenangan Komisi IV DPRD Kukar dan kini telah memasuki tahap harmonisasi.
Usai berdialog, Desman bersama rombongan meninjau kondisi gedung dan asrama pesantren. Ia berharap kerja sama seluruh pihak mampu menghadirkan solusi nyata bagi keberlanjutan pendidikan agama di Rapak Lambur.
“Harapannya, seluruh pihak bisa bekerja sama menghidupkan kembali pesantren ini agar anak-anak Desa Rapak Lambur memperoleh pendidikan agama yang baik,” tutupnya.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
