Editorialkaltim.com – Sebanyak 50 sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Samarinda diusulkan mendapat rehabilitasi tahun 2027. Namun, keterbatasan anggaran membuat tidak semua sekolah yang mengalami kerusakan dapat langsung ditangani.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan usulan tersebut mencakup sekitar 35 SD dan 15 SMP. Penentuan sekolah penerima rehabilitasi harus mempertimbangkan tingkat kerusakan bangunan serta kebutuhan paling mendesak.
Menurutnya, hasil peninjauan lapangan menunjukkan masih banyak ruang kelas membutuhkan perbaikan. Kondisinya beragam, mulai dari kerusakan ringan hingga bangunan yang memerlukan renovasi berat.
“Kalau saya ke lapangan, itu dari setiap kecamatan, ada SD, ada SMP yang sudah betul-betul perlu. Ini nanti kita usulkan semua,” kata Sri Puji, Kamis (29/10/2026).
Persoalan tersebut bukan hal baru. Sebelumnya, DPRD Samarinda juga menyoroti ribuan ruang belajar dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga SMP yang membutuhkan penanganan fisik secara bertahap.
Usulan perbaikan terus berdatangan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta hasil kunjungan langsung ke sekolah.
Sri Puji menegaskan, banyaknya usulan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Terlebih, kebijakan efisiensi anggaran membuat pemerintah perlu menyeleksi pekerjaan yang paling mendesak.
“Karena ada efisiensi, tentunya kami pilih lagi yang prioritas yang mana,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan rehabilitasi 15 SMP yang diusulkan untuk 2027 sebagian besar berupa perbaikan ringan, seperti pembenahan plafon dan ruang belajar.
Sejumlah sekolah yang mendapat perhatian dalam usulan tersebut antara lain SMPN 2 Samarinda di Jalan KH Ahmad Dahlan dan SMPN 5 Samarinda di Jalan Ir H Juanda.
Sementara itu, SMPN 24 Samarinda belum masuk daftar prioritas rehabilitasi 2027. Sekolah di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, tersebut membutuhkan penanganan lebih menyeluruh karena persoalan banjir.
Kebutuhan anggaran yang lebih besar menjadi salah satu pertimbangan belum masuknya sekolah tersebut dalam daftar prioritas tahun depan.
Padahal, rencana revitalisasi SMPN 24 telah diusulkan sejak 2014. Dokumen perencanaan teknis atau Detail Engineering Design (DED) juga telah disiapkan, tetapi keterbatasan anggaran membuat pelaksanaannya tertunda.
Sri Puji menyebut perbaikan SMPN 24 sebenarnya telah dibahas dalam program 2026. Namun, hingga akhir Oktober, pekerjaan tersebut belum memasuki tahap lelang.
“Saya sudah dapat tanda positif kalau itu, tapi tidak tahu kapan dikerjakan. Belum dilelang,” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda memastikan akan terus mengawal usulan rehabilitasi sekolah yang belum terealisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan kebutuhan perbaikan fasilitas pendidikan tetap menjadi perhatian pemerintah dalam penyusunan anggaran berikutnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
