KaltimKukar

Bahas KUA-PPAS 2027, Desman Soroti Kejelasan Program dan Aset Daerah

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar

Editorialkaltim.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) meminta setiap perangkat daerah memperjelas kebutuhan program dan anggaran yang diajukan untuk 2027. Usulan tersebut dinilai perlu dicermati agar anggaran benar-benar sesuai kebutuhan daerah.

Hal itu mengemuka dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kukar, Rabu (26/8/2026).

Anggota DPRD Kukar Desman Minang Endianto yang memimpin rapat menyoroti usulan anggaran sejumlah perangkat daerah. Ia meminta penjelasan mengenai program, kebutuhan, serta perbandingan anggaran yang diajukan dengan tahun berjalan.

Baca  Safari Ramadhan Wabup Rendi Solihin di Desa Pela, Pesut Mahakam Menyambut

“Usulan anggaran perlu diperjelas, termasuk perbandingannya dengan tahun berjalan. Kita perlu melihat kebutuhan program dan target kegiatan yang akan dilaksanakan,” ujar Desman.

Pembahasan juga menyentuh persoalan pertanahan dan penataan ruang. DPPR menyampaikan masih terdapat sejumlah aset atau lahan milik pemerintah daerah yang belum memiliki sertifikat.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena menyangkut kepastian hukum dan pengamanan aset milik Pemkab Kukar. Komisi I ingin persoalan administrasi pertanahan mendapat perhatian dalam perencanaan program tahun depan.

Baca  Permintaan Internasional Melonjak, Gubernur Kaltim Siap Tancap Gas Tanam Kakao

“Kita perlu memastikan program yang diusulkan memang memiliki dasar kebutuhan yang jelas sehingga anggaran yang disiapkan dapat digunakan sesuai prioritas daerah,” kata Desman.

Sementara itu, Kesbangpol memaparkan program penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan, ketahanan sosial dan budaya, serta peningkatan kewaspadaan daerah.

Satpol PP juga menyampaikan kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pemenuhan sarana serta prasarana. Dalam rapat terungkap masih terdapat personel yang belum mengikuti pendidikan dasar secara menyeluruh.

Baca  Maslianawati Dikukuhkan Sebagai Pembina Utama Posyandu di Kaltim

Peningkatan kompetensi personel dinilai diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas Satpol PP di lapangan.(dhn/ndi)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.

Related Articles

Back to top button