Editorialkaltim.com – Akademisi Universitas Mulawarman sekaligus dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul, Purwadi Purwoharsojo, menilai langkah klarifikasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah tepat. Namun, ia mengingatkan agar klarifikasi tidak terus menjadi pola berulang dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Purwadi, pemerintah daerah seharusnya lebih fokus menjalankan program yang berdampak langsung kepada masyarakat ketimbang terlalu banyak merespons polemik yang muncul di ruang publik.
“Klarifikasi yang dilakukan pemprov sudah baik. Cuma jangan jadi kebiasaan. Nanti digaji untuk klarifikasi terus, kapan kerjanya untuk rakyat?” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Ia menyoroti besarnya anggaran yang diterima pejabat publik, mulai dari gaji, tunjangan, insentif, hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan pendapatan yang dinilai cukup besar tersebut, menurutnya masyarakat wajar menuntut kinerja yang lebih produktif dari aparatur pemerintah.
“Pejabat publik itu digaji puluhan juta per bulan. Masa kerjanya hanya klarifikasi terus? Harus ada kerja yang lebih produktif,” katanya.
Purwadi juga menilai polemik yang muncul belakangan ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Kaltim, khususnya terkait tata kelola anggaran dan komunikasi publik. Ia menyebut keterbukaan informasi justru menjadi hal positif karena masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran pemerintah secara lebih rinci.
“Ada hikmahnya juga karena sekarang terbuka. Kalau tidak terbuka, bisa saja semua lewat begitu saja. Sekarang satu per satu mulai diketahui publik,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas polemik anggaran rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar. Menurutnya, pemerintah perlu membuka data penggunaan anggaran kepala daerah dari periode-periode sebelumnya agar publik memiliki bahan pembanding yang objektif.
Ia menyarankan Pemprov Kaltim memaparkan penggunaan anggaran pada masa kepemimpinan gubernur terdahulu, mulai dari era Awang Faroek Ishak, Isran Noor, hingga penjabat gubernur dan pemerintahan saat ini.
“Buka saja semua datanya. Jadi masyarakat bisa melihat periode mana yang paling besar anggarannya untuk rumah jabatan, kendaraan dinas, perjalanan dinas, dan lainnya,” ujarnya.
Purwadi menilai kondisi yang terjadi saat ini menunjukkan lemahnya manajemen pemerintahan dan komunikasi publik. Ia mengibaratkan pemerintah seperti pemadam kebakaran yang baru bergerak setelah persoalan telanjur viral di masyarakat.
“Jangan sampai muncul istilah the viral the justice. Pemerintah jangan bekerja seperti pemadam kebakaran, setelah ada masalah baru sibuk merespons,” katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya mampu mengantisipasi persoalan sejak awal, bukan hanya bergerak ketika polemik sudah membesar di ruang publik. Ia pun menegaskan hal tersebut menjadi bagian penting dari kepemimpinan yang perlu dievaluasi.
“Ini bagian dari leadership menurut saya. Jadi memang harus dievaluasi,” tutupnya.(adr/ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
