Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres, MPR Siapkan Proses Pengganti
Editorialkaltim.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka resmi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Surat pengunduran diri tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi penyerahan surat tersebut seusai menggelar pertemuan tertutup bersama Gibran dan jajaran pimpinan MPR. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit.
“Dalam pertemuan tersebut, Mas Gibran menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia,” ujar Muzani dalam konferensi pers.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzani dalam konferensi pers di Gedung MPR RI, sebagaimana disiarkan melalui tayangan Breaking News Metro TV.
Muzani mengungkapkan, sebelum mendatangi Kompleks Parlemen, Gibran terlebih dahulu menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pertemuan bersama pimpinan MPR, Gibran juga meminta agar pengunduran dirinya segera ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi permintaan tersebut, pimpinan MPR menjadwalkan rapat internal di hari yang sama untuk menentukan langkah berikutnya. Pembahasan selanjutnya akan melibatkan pimpinan fraksi serta kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
“Hari ini pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut,” kata Muzani dalam keterangannya.
Menurut Muzani, rapat pimpinan menjadi tahapan awal sebelum MPR menggelar rapat gabungan guna membahas proses pengisian jabatan Wakil Presiden.
Ia menjelaskan, mekanisme penggantian Wakil Presiden telah diatur melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan tersebut mengatur, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih penggantinya dari dua calon yang diajukan Presiden.
Proses pemilihan Wakil Presiden pengganti harus diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
“Menurut konstitusi, kita punya waktu selambat-lambatnya 60 hari sejak pengunduran diri tersebut untuk mendapatkan Wakil Presiden definitif pengganti Mas Gibran,” tutur Muzani.
Dengan mekanisme tersebut, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengajukan dua kandidat Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR.
Meski surat pengunduran diri telah diserahkan, proses ketatanegaraan masih harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi. MPR selanjutnya akan menentukan tahapan resmi guna memastikan pengisian jabatan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pemerintahan.
Muzani berharap seluruh proses pengunduran diri hingga pemilihan Wakil Presiden pengganti berlangsung tertib, konstitusional, serta tetap menjaga stabilitas politik dan keberlangsungan pemerintahan nasional.(ndi)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari editorialkaltim.com. Follow instagram “editorialkaltim”, caranya klik link https://www.instagram.com/editorialkaltimcom/ untuk mendapatkan informasi terkini lainnya.
